Akamsi ; 2,3 M Kegiatan DSDABMBK Kab Bekasi Terindikasi Korupsi

Kab.Bekasi || gardakeadilannews.com

Angkatan Mahasiswa Bekasi (AKAMSI) Menyoroti terkait Dugaan gratifikasi dan tindak pidana korupsi di dinas Sumber Daya Air Bina Marga dan Bina Kontruksi (DSDABMBK) kabupaten Bekasi.(05/10/2023)

"bahwa hasil temuan dari kami adanya indikasi gratifikasi dan tindak pidana korupsi di DSADBMBK Kabupaten Bekasi   23 paket pekerjaan senilai 2.3M/paketnya dengan anggaran tersebut namun pembangunan yang belum maksimal itu hanya menghambur -hamburkan uang sehingga peluang dugaan korupsi begitu tinggi," Ucap Salam.

Salam mengatakan, menurut saya ini telah melanggar perundangan undangan  Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi., 

Lanjut salam,kami pun mendesak kepada PJ bupati Bekasi dan Kejari Kabupaten Bekasi untuk segera selesaikan dan memberikan sikap tegas terhadap oknum di pemerintahan Kabupaten Bekasi terkhusus DSDABMBK yang terindikasi korupsi 23 paket pekerjaan senilai 2,3M.

"Jika dalam kurun waktu 7x24 jam tidak ada nya tindakan tegas dari penegak hukum, maka kami Angkatan Mahasiswa Bekasi (AKAMSI) akan melakukan aksi unjuk rasa di depan Pemerintah kabupaten Bekasi,"tutup Salam.

Terpisah, saat diminta komentar nya (5/10/23) Henri Lincon Kada SDABMBK Kab Bekasi via WA.

( Red,hmsRjn)

Pemkot Bekasi: Wali Kota Bekasi Tidak Sebut Nama Pj Wali Kota

Bekasi || gardakeadilannews.com

Pemerintah Kota Bekasi menyampaikan klarifikasi atas sejumlah pemberitaan yang mengatakan Wali Kota Bekasi, Dr Tri Adhianto menyebut nama PJ Wali Kota saat apel aparatur beberapa waktu lalu. 

Wali Kota Bekasi Tri Adhianto kepada peserta apel termasuk pejabat dilingkungan Pemkot Bekasi bahwa, Pj Wali Kota Bekasi akan segera menggantikan dirinya setelah masa jabatan berakhir pada 20 September 2023. Tri Adhianto berpesan siapapun yang akan ditunjuk Pemerintah Pusat sebagai Pj Wali Kota Bekasi, aparatur dapat menerima dan bekerja dengan baik seperti yang telah aparatur tunjukan pada masa kepemimpinannya. 

Saat itu tidak ada nama Pj yang disebut Wali Kota Bekasi Tri Adhianto karena memang Pemkot Bekasi belum menerima informasi resmi pemerintah pusat. 

Terkait pemberitaan Wali Kota Bekasi Tri Adhianto menyebut nama Pj Wali Kota Bekasi itu merupakan pemberitaan yang salah dan tidak benar. 

(Red,*)

PELANTIKAN ESELON III DAN IV, WALI KOTA BEKASI MOTIVASI TINGKATKAN PELAYANAN KEPADA MASYARAKAT."

Bekasi || gardakeadilannews.com

Bertempat di Balai Patriot Pemerintah Kota Bekasi, Wali Kota Bekasi, Tri Adhianto lakukan rotasi dan mutasi para pejabat Esselon III dan Esselon IV.

Sejumlah pejabat struktural esselon III berjumlah 50 pejabat dan eselon IV berjumlah 75 pejabat di lingkungan Pemerintah Kota Bekasi sore ini dilantik dan diambil sumpahnya oleh Wali Kota Bekasi.

Pada sambutannya, Wali Kota Bekasi, Tri Adhianto menjelaskan bahwa rotasi dan mutasi perlu dilakukan dalam rangka melanjutkan pengabdian kepada masyarakat."Saat ini para pejabat yang diberikan kesempatan dari tuhan, semoga didalam melaksanakan tugas dimudahkan karena banyaknya tugas yang dimiliki oleh Pemerintah Kota Bekasi, khusus yang diberikan tugas untuk optimalisasi pendapatan dan juga peningkatkan pelayanan kemasyarakatan semoga bisa cepat adaptasi dan menjaga amanahnya dengan baik" kata Tri.

Menurutnya, Pemerintah pusat sudah melakukan beberapa kebijakan penting seperti perubahan jabatan struktural dan fungsional di masing -masing OPD sehingga sekarang sudah tidak terbagi lagi masing-masing dan sudah menjadi suatu kesatuan."Sekarang aparatur harus bisa berubah dari yang sebelumnya dilayani masyarakat menjadi pelayan masyarakat, kita semua memiliki SOP dalam menjalankan tugas sehingga diperlukan inovasi dan kreativitas untuk peningkatan pelayanan " tegas Wali Kota.

Ia kembali menegaskan bahwa para pejabat yang dipercayakan amanatnya saat ini harus cepat beradaptasi untuk jabatan yang telah disumpah, karena pelayanan prima sangat dibutuhkan untuk saat ini.Sebelum menutup sambutannya, Beliau berharap tahun 2024 nanti yang menjadi tahun politik, ASN Kota bekasi tetap kompak.

(Red,*)

Raden Gani Muhammad di Umumkan Tri Adhianto Jadi PJ Walikota Bekasi, Masyarakat Bekasi Kirim Karangan Bunga Ke Kemendagri

Bekasi ||gardakeadilannews.com

Sedikitnya empat buah karangan bunga berjejer di depan pintu masuk Sasana Bhakti Praja, tempat biasa keluar masuknya Menteri Dalam Negeri Titto Karnavian.

Karangan bunga yang terkirim pada Jumat (8/9) berasal dari berbagai kelompok aktivis yang mempertanyakan persoalan sosok calon PJ. Kota Bekasi, Raden Gani Muhammad yang telah dinyatakan oleh Walikota Bekasi akan menggantikan dirinya, sementara Mendagri sendiri belum menyatakan siapa yang akan di nyatakan menjadi PJ. Walikota Bekasi.

l

Selain itu, karangan bunga tersebut juga mempertanyakan Raden Gani Muhammad yang di duga menerima sejumlah setoran uang dari PJ. Bupati Bekasi karena dinilai telah membantu proses Dani Rhamdani menjadi PJ Bupati  Kembali untuk periode ke-duanya.

Tri Adhianto sendiri, sebelumnya menyatakan bahwa Raden Gani Muhammad akan meneruskan dirinya padahal hal itu kapasitas Mendagri, selain itu kenapa Tri Adhianto mendukung Raden Gani Muhammad, yang disinyalir banyak bermain dalam proses pergantian PJ Kepala Daerah, jangan jangan Tri Adhianto dan Gani Muhammad ada permufakatan jahat juga?"   Ungkap H. Usman Priadi salah satu tokoh Bekasi yang dimintai komentarnya ketika ada karangan bunga yang dikirim ke Kemendagri.

Karangan bunga sendiri, berasal dari entitas kelompok masyarakat yang menamakan diri, Forkim, Ruang Jurnalis Nasional, Gempur, dan Germasi.

Hingga berita ini di turunkan, keempat entitas tersebut belum dapat di hubungi.

(Red,*)

Walikota Bekasi Tri Adhianto Buka Opsi Rotasi Mutasi Pejabat Terakhir

Kota Bekasi || gardakeadilannews.com

Dimasa akhir jabatan, Wali Kota Bekasi Tri Adhianto kembali melakukan rotasi mutasi kepada pejabat Eselon III dan IV, bertempat di gedung Balai Patriot, Jumat (08/09/23)

Menurut dia, rotasi mutasi yang dilakukan selama ini adalah untuk mengisi kekosongan jabatan di setiap OPD di lingkungan Pemerintah Kota Bekasi.

"Rotasi mutasi ini dilakukan untuk mengisi kekosongan jabatan di setiap OPD, kan kita lihat banyak jabatan yang masih kosong," ucap Mas Tri sapaan akrabnya usai melantik puluhan eselon III dan IV, Jumat (08/09/23)

Sementara, disinggung rotasi mutasi yang dilakukan supaya tidak dilakukan oleh Pj Wali Kota Bekasi setelah jabatannya selesai, Mas Tri menampik, karena rotasi mutasi ini demi mengisi kekosongan jabatan OPD.

"Engga lah, ini kan kebutuhan OPD, sudah dipertimbangkan di Baperjakat," ungkapnya.

 

Namun dirinya tidak menutup kemungkinan akan ada rotasi mutasi berikutnya, walau masa jabatannya menjadi Wali Kota Bekasi hanya tinggal 12 hari.

"Kita akan lihat. Karena masih ada beberapa yang kosong. Kalau ada yang kosong harus di isi, demi kepentingan organisasi yang ada," Ucapnya.

Seperti diketahui, sejak menjabat menjadi Wali Kota Bekasi tanggal 20 Agustus, Tri Adhianto sudah dua kali melakukan rotasi mutasi kepada satu pejabat Eselon IIA, 10 Eselon IIB dan sekarang Puluhan Eselon III A dan III B serta Eselon IV A dan IV B.

(Red,*)

Dugaan Ada MarkUp Anggaran ; RJN Pertanyakan Realisasi Anggaran Bag Umum Setda Kab Bekasi

Kabupaten Bekasi || gardakeadilannews.com

Hasil pekerjaan sejumlah proyek untuk pemeliharaan fisik gedung kantor, pengecatan, perbaikan conblock, saluran air, taman dan lainnya di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bekasi dari pendanaan APBD TA 2023 melalui Bagian Umum Sekretariat Daerah (Setda) Kabupaten Bekasi menjadi sorotan banyak pihak sebab dinilai tidak maksimal.

Dari pantauan beberapa awak media, terlihat di beberapa gedung yang sudah dianggap selesai pengerjaannya (karena tidak ada kegiatan lagi), sangatlah dipertanyakan tentang kualitasnya.

Hal itu terlihat dari kondisi fisik pengecatannya. Ada yang belepotan, ada yang masih belum di cat, bahkan ada warna catnya sudah berubah, dari terang sampai ke pudar.

Saat dikonfirmasikan, Bagian Umum Setda Kabupaten Bekasi memberikan penjelasannya melalui Asep Wahyu selaku Kepala Sub Bagian Sarana Prasarana.

"Kalau menurut pemahaman saya, pertama juga kaitan dalam tupoksi. Untuk masalah teknisnya seperti apa tuh. Kan disitu ada RAB. Istilahnya apa saja yang tercantum. Misalnya anggarannya berapa, apa merek catnya dan lain seterusnya," ungkap Asep Wahyu, Selasa (5/9/2023).

"Jadi untuk setiap kegiatan, anggarannya beda-beda. Seperti pemeliharaan gedung kantor Bupati itu sekitar Rp. 200 jutaan. Sedangkan untuk kegiatan yang lainnya, ada yang 165, 85 juta, ya tergantung dari seberapa luas bangunannya," tukasnya.

Selain itu, jelas Asep, ada yang pekerjaannya masih belum, ada yang masih dikerjakan dan ada juga yang sudah selesai. Selain juga 6 titik pekerjaan taman di lingkungan Pemkab Bekasi.

"Tapi secara global, serapan anggaran masih belum 50% dari keseluruhan pagu anggaran. Dan semua pekerjaan tidak ada yang ditender karena besaran anggarannya masih Rp 200 juta ke bawah," ungkapnya.

Lebih lanjut Asep menyampaikan bahwa total anggaran Bagian Umum Sekretariat Daerah (Setda) Kabupaten Bekasi tahun 2023 kurang lebih sekitar 124 miliar rupiah.

"Jadi kalau gak salah mencapai Rp 124 miliar. Disitu ada anggaran belanja pegawai terutama gaji ASN sekitar Rp. 58 miliar, belanja jasa (listrik, air dan telepon) Rp 12 miliar dan untuk THL sebesar Rp 11 miliar, serta juga beberapa sub program," jelasnya.

Jadi kalau dihitung secara persentase, ucap Asep, untuk belanja pegawai 70% dan 30% untuk kegiatan. Untuk kegiatan ada di 3 (tiga) Subkon atau ketua tim (Katim) yaitu di Katim perlengkapan, rumah tangga dan TUP.

"Untuk perlengkapan itu Rp 7,5 miliar termasuk belanja mobil, rumah tangga Rp 8,6 miliar dan TUP sekitar Rp 5 miliar. Itu yang murni ya dan belum termasuk Mamin dan sewa-sewa," kata Asep.

"Terkait kegiatan fisik seperti pemeliharaan fisik gedung kantor yang ada di lingkungan Pemkab Bekasi, ada 28 titik termasuk yang diluar, yakni di Bandung dan Yogyakarta," sebut Asep.

"Khusus untuk yang di Bandung dan di Yogya saya belum tahu anggarannya, soalnya belum tercover dan baru diusulkan di ABT. Dan untuk lebih jelasnya silahkan ke bagian rumah tangga saja," tuntasnya.

Terpisah, Hisar Pardomuan Ketua Ruang Jurnalis Nusantara (RJN) Bekasi Raya kepada awak media mengatakan kurang lebih Rp 21 miliar anggaran kegiatan fisik di Bagian Umum Sekretariat Daerah (Setda) Kabupaten Bekasi disinyalir sarat dengan KKN.

"Berdasarkan hasil investigasi pada kegiatan perawatan gedung dan taman di lingkungan Pemda Kabupaten Bekasi realisasi kegiatan fisiknya hanya mencapai 25% sampai 30% saja," ujarnya.

Masih lanjut Hisar, bahwa dari semua kegiatan, baik perawatan gedung maupun taman, dalam pelaksanaannya tidak transparan karena tidak terpasang papan plang proyek.

"Seharusnya Pj Bupati Dani Ramdan sebagai pimpinan tegas mengambil sikap, bukan tutup mata seakan tidak tahu. Kalau kegiatan di lingkungan Pemda Bekasi saja sudah tidak transparan, bagaimana dengan kegiatan yang diluar lingkungan Pemda Kabupaten Bekasi?," gusar Hisar.

"Pj. Bupati Dani Ramdan jangan hanya omong besar dan pencitraan keliling wilayah dengan gembar-gembor semboyan Kabupaten Bekasi Makin Berani saja, padahal di lingkungan Pemda sendiri, dimana beliau berkantor dan menjalankan tugasnya sebagai Pj. Bupati pada kenyataannya malah tidak transparan dan kuat dugaan sarat korupsi.," Pungkas Hisar. ( Red )

Ada di 6 titik Warga Terdampak Kekeringan di Kec - Sukawangi, Desa Sukaringin ; Kristoro Center Bekasi (KCB) Distribusikan Air Bersih 56 000 Liter

Kabupaten Bekasi || gardakeadilannews.com

Kristoro Center Kabupaten Bekasi berperanserta dalam mengantisipasi musim panas ekstrem yang mulai dirasakan oleh warga masyarakat di wilayah Kabupaten Bekasi.

Adapun Langkah yang dilakukan Kristoro Center Kabupaten Bekasi yaitu berpartisipasi dengan mendistribusikan air bersih di beberapa wilayah yang mulai mengalami kekeringan.

Iswanto, Ketua Kristoro Center Kabupaten Bekasi mengatakan, permohonan saat ini dari warga kecamatan Sukawangi khususnya desa Sukaringin sebanyak 7 tanki air bersih atau 56 000 liter sudah kita salurkan yang mana di beberapa titik di wilayah itu sudah mengalami kekeringan.

"Kristoro Center Kabupaten Bekasi memberikan respon pelayanan distribusi air bersih untuk warga yang sudah mulai merasakan krisis kekeringan,” pungkasnya. 

Distribusi air bersih itu diberikan ke Desa Sukaringin Kecamatan Sukawangi pada Selasa (5 September 2023)

Sebanyak 7 tanki, atau 56 ribu liter air bersih telah tersalurkan ke 6 titik di wilayah tersebut.

Pendistribusian air bersih itu pun mendapatkan sambutan yang antusias oleh masyarakat sekitar, mengingat dampak dari musim panas ini mengakibatkan sulitnya mendapatkan air untuk keperluan sehari-hari.

“Di kampung Kedung Ringin Rt 002 / Rw 003 ini distribusi air bersih diterima sebesar 244 jiwa atau 61 KK. 

 Mempertahankan air bersih ini mulai mereka rasakan semenjak musim panas yang cukup berkepanjangan sekitar bulan Mei 2023, yang menyebabkan beberapa sungai dan mata air tidak dapat mensuplai kebutuhan air untuk warga khususnya untuk keperluan mandi cuci dan kakus,” tuturnya. 

Selain menyuplai air bersih untuk warga yang kekeringan, Kristoro Center Kabupaten Bekasi juga mendistribusikan air bersih di fasilitas-fasilitas umum yang dibutuhkan warga di Sukaringin. 

“Ya kami juga mengisi ketersediaan air bersih di tempat-tempat ibadah, seperti mushola dan masjid,” ujarnya. 

Kris Susmantoro S. E, menambahkan, warga yang mengalami kekeringan, kebanyakan bergantung pada air bersih yang diambil dari sumur untuk keperluan sehari-hari. “Berbeda dengan warga yang menggunakan air dari PDAM,” ungkapnya.

Kris Susmantoro menjelaskan, kami bersama Tim turut serta berperan aktif dalam membantu memenuhi kebutuhan masyarakat yang sangat penting dengan mendistribusikan air bersih secara berkesinambungan. 

Total sebanyak 7 tanki atau 56.000 liter  air bersih sudah berhasil disuplai ke pemukiman-pemukiman warga yang mulai mengalami kesulitan mendapatkan air bersih.

“Setelah 56.000 liter tersalurkan ke Kecamatan Sukawangi kami bersama Tim akan terus mendistribusikan air bersih kepada warga bilamana masih ada yang membutuhkan," Katanya. 

Sopiah, Salah Seorang Mak mak, Ibu rumah tangga di Kampung Genting Rt 006 / Rw 004, merasa lega setelah mendapatkan air bersih sebanyak 5 ember. 

," Saya sangat berterima kasih pada Kristoro Center Bekasi, khususnya pada pak Kris, karena kami selama ini sudah kewalahan mendapatkan air bersih apalagi untuk masak dan wudhu, saya akan mendoakan pak Kris, semoga nanti pak Kris diberikan kemudahan agar terwujud cita citanya terpilih menjadi anggota dewan pusat," tutup Sopiah.

(Red,*)

Ratusan Warga Kertamukti Unjuk Rasa, Tolak TPST dan Minta Segera Direlokasi

Bekasi || gardakeadilannews.com

Warga perum Kertamukti Sakti Residence (KSR) dan Taman Kertamukti Residence (TKR) kembali menggelar aksi penolakan atas dibangunnya Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) di lokasi yang berdekatan dengan kedua perumahan tersebut, Minggu (03/09/2023). 

Koordinator aksi, Fuad Saleh mengatakan, warga Taman Kertamukti Residence dan Kertamukti Sakti Residence dengan tegas menolak pembangunan TPST tersebut. 

Alasannya, jarak TPST terlalu dekat dengan pemukiman warga. "Ada peraturan menteri yang menetapkan luas TPST minimal harus 20.000 meter persegi, dengan jarak minimal 500 meter ke pemukiman warga," katanya. 

Sedangkan TPST Kertamukti ini tidak memenuhi ketentuan batas-batas dalam peraturan yang ada. Sebagai gambaran, lokasi TPST berdekatan dengan dua perumahan, yaitu Taman Kertamukti Residence dan Kertamukti Sakti Residence.

Jarak TPST dengan Taman Kertamukti Residence sekitar 140 meter. Sementara itu, Kertamukti Sakti Residence hanya berjarak lima meter. "Benar-benar cuma dibatasi tembok saja," ungkap Fuad.

Abdurahim Ibnu Hakim, salah seorang warga, mengaku kaget dengan rencana pembangunan TPST itu yang baru diketahui warga beberapa bulan ke belakang. "Informasinya memang sudah ada sosialisasi sebelumnya, tapi itu (sosialisasi-red) rupanya mentok di RT/RW, tidak sampai ke warga," terangnya. 

Katanya, baru pada Selasa, 29 Agustus 2023, warga diundang ke kantor Desa Kertamukti untuk mengikuti sosialisasi yang dihadiri langsung oleh Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bekasi, Syafri Donny Sirait. 

Sayangnya, sosialisasi itu berlangsung rusuh. Kekisruhan tersebut diawali adu argumen salah satu ormas dengan perangkat desa. "Tapi warga kena dampaknya. Kami diusir dari desa," tegas Sukriani, warga Taman Kertamukti Residence (TKR) menimpali. 

Lebih jauh, Sukriani juga menyoroti peran developer perumahan yang --menurutnya: sengaja-- tidak memberikan informasi diawal bahwa di lokasi itu akan dibangun TPST. 

"Warga blok E itu yang paling terdampak. Sebelumnya (memang) ada plang akan dibangun TPST, tapi kami tidak tahu karena (plang-red) ditutup kain putih. Baru setelah seluruh blok E ini sold out (kain putih penutup plang-red) dibuka," ungkapnya. 

Sukriani menegaskan, bahwa yang menjadi dasar penolakan warga adalah soal jarak TPST yang terlalu dekat dengan pemukiman. 

"Saya pribadi mendukung rencana pembangunan TPST. Tapi ini (jarak) terlalu dekat dengan pemukiman, jadi tolong agar pembangunannya direlokasi. Titiknya dipindah saja," tegas dia.

Disampaikan Fuad Saleh, pernyataan Sukriani adalah kekhawatiran warga akan dampak negatif yang bakal muncul jika TPST Kertamukti benar-benar jadi beroperasi. 

"Dampaknya sudah jelas, antara lain pencemaran air dan tanah hingga bau menyengat. Tetapi pemerintah tidak mendengarkan aspirasi warga. Kita disuruh telan mentah-mentah rencana ini," ujarnya. 

Fuad kembali menekankan, bahwa aksi kali ini adalah untuk menunjukkan sosialisasi pada Selasa, 29 Agustus 2023 lalu telah gagal. 

Terkait itu, Fuad membantah pernyataan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bekasi, Syafri Donny Sirait, yang mengatakan bahwa semua warga menyetujui pembangunan TPST Kertamukti. 

Pernyataan dimaksud Fuad, dipublish dalam pemberitaan pada laman www.bekasikab.go.id tertanggal 30 Agustus 2023, berjudul "DLH Kabupaten Bekasi Sosialisasikan Pembangunan TPST Kertamukti Cibitung". 

"Intinya, kami tidak menyetujui adanya TPST ini. Ada 600kk yang tegas menolak. Dan, jika tidak digubris, kami akan melanjutkan aksi sampai ke istana. TPST ini harus direlokasi," pungkas Fuad.

( Red,HmsRjn)

Ada Apa Angkatan Mahasiswa Bekasi (Akamsi) melakukan aksi demontrasi di depan Kantor Pemerintah Kota Bekasi?

Kota Bekasi || gardakeadilannews.com

Angkatan Mahasiswa Bekasi (Akamsi) telah melakukan aksi demontrasi di depan Kantor Pemerintah Kota Bekasi yang kemudian berlanjut di depan Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Bekasi pada Jum'at (1/9/2023).

Kedua lembaga tersebut mendapatkan sorotan dari Akamsi karena terindikasikan ada dugaan korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) terhadap pembebasan lahan pembangun folder air di Aren Jaya Bekasi Timur.

"Berdasarkan observasi dan hasil investigasi serta keluhan masyarakat terkait lahan folder air di Aren Jaya kecamatan Bekasi Timur yang menjadi polemik sejak 2015 bahwa lahan folder air tersebut saat ini masih bersengketa. Akan tetapi Pemkot Bekasi tetap memaksakan untuk membangunnya dengan tidak mengindahkan masyarakat yang sudah lama memiliki lahan tersebut," ucap Salam selaku korlap aksi.

Salam mengatakan, yang menjadi kecurigaan bagi Akamsi adalah bahwa Pemkot Bekasi dan PT. DKS terindikasi melakukan KKN dalam hal pembangunan folder air Aren Jaya yang sudah memakan anggaran puluhan milliar rupiah itu.

Adapun yang telah dilanggar yaitu Pasal 385 KUHP ayat 1 yang berbunyi “Barang siapa dengan maksud menguntungkan diri sendiri dan/atau orang lain secara melawan hukum, menjual, menukarkan atau membebani dengan crediet verband sesuatu hak atas tanah Indonesia, sesuatu gedung, bangunan, penanaman atau pembenihan, padahal diketahui bahwa yang mempunyai atau turut mempunyai hak atasnya adalah orang lain” dan PP Pengganti Undang-undang No. 51 Tahun 1960 tentang larangan pemakaian tanah tanpa izin yang berhak atau kuasanya, PT. DKS telah mengklaim memiliki dua buah sertifikat seluas total 127.457 M2.

Kasus tersebut pun sudah ada putusan hukum di PN Bekasi No: 399/PDT.G/2020/PN.BKS. tanggal 18 November 2021 yang memutuskan Tergugat I yakni PT. Duta Kharisma Sejati dan Tergugat II yakni Pemkot Bekasi membayar uang paksa tanggung renteng sebesar 10 juta rupiah per hari keterlambatan.

"Dan kami mendesak Pemkot Bekasi untuk tidak menggelontorkan anggaran lagi terkait pembangunan folder air Aren Jaya karena sesuai dengan putusan Pengadilan bahwa Pemkot Bekasi sudah tidak boleh ada aktivitas apapun di dalam folder air Aren Jaya," tegas Firman dalam orasinya.

Namun karena tidak ada satupun perwakilan dari Pemkot Bekasi yang datang menemui saat berorasi di Kantor Pemkot Bekasi tersebut puluhan mahasiswa AKAMSI itu melanjutkan aksinya menuju titik aksi kedua, yakni di depan Kantor ATR/BPN Kota Bekasi.

"Kami mendesak ATR/BPN Kota Bekasi segera menertibkan pelaku yang diindikasikan telah memalsukan SHGB tanah folder air Aren Jaya itu, agar jangan sampai terus-menerus terjadi kecurangan/kejahatan yang diduga dilakukan oleh salah satu oknum pejabat ATR/BPN Kota Bekasi," ungkap Abel G.

"Bahwa jika memang Kepala ATR/BPN Kota Bekasi tidak merespon aspirasi kami, maka jangan salahkan kami jika kami turun kembali di depan Kantor ATR/BPN Kota Bekasi," kata Abel.

Namun karena lagi-lagi aksi orasi AKAMSI di Kantor ATR/BPN Kota Bekasi itu tidak direspon oleh pihak ATR/BPN Kota Bekasi, AKAMSI pun dengan geram berjanji untuk datang kembali melakukan aksinya.

Terpisah, saat dikonfirmasikan via perpesanan WhatsApp, Amir Sofwan Kepala ATR/BPN Kota Bekasi pun memberikan penjelasan melalui perwakilannya.

"Selamat sore. Saya dari Kantor Pertanahan Kota Bekasi mewakili guna mengklarifikasi apa yang menjadi redaksi dari berita yang sudah di konsepkan," ucapnya.

"Terkait poin terakhir yang disampaikan bahwa Kantor Pertanahan tidak ada perwakilan untuk menemui peserta aksi unjuk rasa, dapat kami sampaikan bahwa dari Kantor Pertanahan Kota Bekasi telah mengundang perwakilan dari peserta aksi untuk audiensi di dalam kantor melalui pihak keamanan agar yang menjadi penjelasan atas permasalahan bisa diterima dengan keadaan yang kondusif," jelasnya.

"Dan kami telah 3x mengundang untuk diterima di dalam ruang tamu kantor pertanahan tersebut, akan tetapi peserta aksi tidak berkenan untuk hadir," tambahnya.

"Dan ternyata peserta aksi menginginkan agar perwakilan dari Kantor Pertanahan menemui mereka di lokasi aksi mereka (pagar depan kantor) dan kami memenuhi keinginan tersebut, namun saat perwakilan dari Kantor Pertanahan Kota Bekasi menuju lokasi aksi untuk menemui peserta aksi, peserta aksi sudah membubarkan diri," terangnya.

"Bahwa terkait permasalahan yang menjadi agenda aksi hari ini, Kantor Pertanahan akan mempelajari terlebih dahulu terhadap pokok permasalahannya. Demikian disampaikan, terimakasih," pungkasnya.

(Red,*)

Hari Jadi Kabupaten Bekasi ke-73 Gubernur Jabar Hadiahkan Alun-alun Setu Ajarwana

Kab.Bekasi || gardakeadilannews.com

Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil didampingi Ketua TP PKK Provinsi Jawa Barat, Atalia Praratya dan Sekretaris Daerah Kabupaten Bekasi, Dedy Supriyadi meresmikan secara langsung Alun-alun Setu Ajarwana yang berlokasi di Desa Tamansari, Kecamatan Setu Kabupaten Bekasi, pada Selasa (15/08/23) pagi.

Ridwan Kamil mengatakan Alun-alun Setu Ajarwana sebagai hadiah untuk Kabupaten Bekasi yang kini genap berusia 73 tahun sekaligus sebuah kenangan manis untuk masyarakat Kabupaten Bekasi diakhir masa jabatannya sebagai Gubernur Jawa Barat.

“Alhamdulillah oleh sebuah imajinasi dan niat yang kuat, lahan yang tadinya kurang maksimal sekarang luar biasa membawa kebaikan dan kebermanfaatan, saking sayangnya Gubernur Jawa Barat kepada masyarakat Kabupaten Bekasi, alun-alun ini hampir mirip dengan Istana Negara di IKN versi kearifan lokalnya, makanya harus dijaga dan dirawat dengan baik,” ucap Kang Emil.

Dalam kesempatan tersebut, Kang Emil juga memberikan nama secara langsung pada alun-alun tersebut. Semula namanya adalah Alun-Alun Edu Forest menjadi Alun-alun Setu Ajarwana untuk lebih melekatkan identitas daerah pada alun-alun tersebut.

Dirinya juga berharap agar alun-alun tersebut dapat digunakan sebagai ruang terbuka hijau di Kabupaten Bekasi yang efektif untuk mendukung segala jenis aktivitas sosial kemasyarakatan serta menumbuhkan sektor perekonomian bagi masyarakat setempat.

“Forest itu bahasa sundanya Wana dan Edu-nya itu Ajar (pengajaran), kenapa Wana karena di sekelilingnya banyak hutan sekitar empat hektar yang tidak boleh diapa-apain, biarkan jadi paru-paru bagi Kabupaten Bekasi. Satu hektarnya lagi khusus untuk ruang publik manusianya, jadi bisa digunakan untuk pesta rakyat atau konser musik dan segala aktivitas masyarakat lainnya,” katanya.

Sekretaris Daerah Kabupaten Bekasi, Dedy Supriyadi yang mewakili Pj Bupati Bekasi mengaku merasa bahagia atas diresmikannya Alun-alun Setu Ajarwana yang akan menjadi salah satu landmark alun-alun terbesar yang ada di Kabupaten Bekasi sebagai hadiah pada Hari Jadi Kabupaten Bekasi ke 73 tahun.

“Alun-alun ini diharapkan dapat meningkatkan indeks kebahagiaan bagi masyarakat Kabupaten Bekasi yang selama ini menanti adanya ruang terbuka publik berupa alun-alun. Dan ini nantinya akan menjadi sarana ruang ekspresi untuk berbagai kalangan dalam mengekspresikan budaya, rekreasi, olahraga dan akselerasi pergerakan ekonomi bagi masyarakat umum maupun bagi warga setempat,” terangnya.

(Red,*)

Pemkab Bekasi Berharap Kawasan Ekonomi Khusus ; Pendidikan Yang Mampu Tingkatkan Sumber Daya Manusia Yang Unggul

Pj Bupati Bekasi Dani Ramdan optimistis kawasan Ekonomi Khusus ( KEK ) Menjadi Pendidikan mampu dorong terbentuknya Sumber Daya Manusia unggul di Kabupaten Bekasi.

Kab.Bekasi Cikpus ||gardakeadilannews.com

Kabupaten Bekasi diusulkan menjadi Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Menjadi Pendidikan ke Dewan Ekonomi Nasional. Usulan tersebut dalam rangka peningkatan Kapasitas sumber daya manusia (SDM) unggulan dan berdaya saing di sektor pendidikan.

Pj Bupati Bekasi Dani Ramdan menjelaskan jika KEK Pendidikan ini diharapkan membantu  perluasan tenaga kerja lokal yang dihasilkan dari proses pembangunan pendidikan unggulan yang  dibutuhkan Perusahaan Industri.

Mengingat Kabupaten Bekasi adalah satu daerah nilai pertumbuhan ekonomi terbesar di Indonesia, tugas saya sebagai pemimpin daerah ada tiga hal tugas yang harus dilaksanakan, diantara bisa mensejahterakan, menciptakan keadilan dan membuat perubahan dalam menata pemerintah daerah, ujarnya pada Senin (24/07/2023).

Dani menjelaskan, kunci kesejahteraan masyarakat adalah pertumbuhan ekonomi yang baik, yang bisa diciptakan dengan investasi. Agar terwujudnya investasi maka mutlak harus ada kepastian hukum, jaminan keamanan dan layanan infrastruktur yang optimal.

Selain itu, dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dipengaruhi juga kualitas pendidikan, kesehatan dan jaminan sosial lainya, sehingga masyarakat punya kemampuan dan daya saing.

Disisi lain, saya melihat industri yang di kabupaten Bekasi, bukan hanya sekedar tempat bekerja juga sekaligus bisa tempat belajar dan praktek langsung, karena kalau di sekolah sifatnya hanya teoritik,tuturnya.

Dani juga menilai dengan terwujudnya KEK Pendidikan di Kabupaten Bekasi dapat memberikan dampak yang cukup baik seperti hadirnya sekolah pendidikan yang berkualitas. Tentunya yang dapat mencetak lulusan SDM unggulan.

Juga siswanya bisa berpraktek langsung di kawasan industri dengan program pemagangan,tambahnya.

(Red,*)

1.012 orang PPPK Guru DiLantik Dani Ramdan di lingkungan Pemkab Bekasi

Kab.Bekasi || gardakeadilannews.com

  Pj Bupati Bekasi Dani Ramdan mengemukakan kunci keberhasilan meningkatkan kinerja dan kompetensi saat bekerja menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Di antaranya dengan memiliki orientasi kerja, pandai memanajemen keuangan dan manajemen karir dengan terus meningkatkan kompetensi.

“Pertama, orientasi kerja, harus betul-betul berdasar pengabdian bukan orientasi mencari pendapatan, kekayaan yang berlebih. Kedua, harus memanajemen keuangannya supaya terhindar dari praktik-praktik yang melanggar aturan, ketiga, manajemen karirnya, karena mereka tidak aman,” ungkapnya usai melantik 1.012 orang PPPK Guru di lingkungan Pemkab Bekasi, di Plaza Pemkab, Cikarang Pusat pada Senin, (05/06/2023).

  PPPK sendiri menurutnya merupakan paradigma baru dalam penyelenggaraan pemerintahan dengan sistem kontrak kerja. Berdasarkan hal tersebut, sambungnya, para PPPK ini terus berada dalam uncomfortable zone (zona tidak nyaman) tetapi dengan begitu, mereka akan bisa mengubah dan mendorong etos kerja menjadi lebih baik karena setiap lima tahun menghadapi evaluasi kerja.

  Saya kira dengan pola kontrak kerja ini, bisa merubah sangat drastis secara radikal etos kerja mereka. Mereka seperti tadi yang saya sebut berada dalam uncomfortable zone, zona tidak nyaman, dan itu bukan hal yang negatif. Orang sukses, orang hebat, itu selalu berada dalam uncomfortable zone, ada istilah kan pelaut ulung dilahirkan dalam lautan yang berbadai,” tuturnya.

Sementara itu, Kepala BKPSDM Kabupaten Bekasi Abdillah Majid menambahkan pelantikan PPPK Guru ini sebelumnya berjumlah 1.020 orang, tetapi 4 meninggal dan 4 orang lainnya tidak memenuhi syarat.

  Jadi PPPK hari ini yang dilantik berjumlah 1.012 orang,” katanya.

Dia mengungkapkan ke depannya PPPK Guru ini akan mendapatkan pembinaan berupa orientasi untuk seluruhnya. Selain itu, Abdillah mengatakan Pemkab Bekasi di bulan November 2023 ini, rencananya akan kembali mengangkat PPPK guru sebanyak 1.500 orang.

“Sedangkan yang umum, yang teknisnya, berjumlah 245 orang,” ungkapnya.

(Tangi,hms Rjn)

Pergantian Kasi Intel ; Kejari Kabupaten Bekasi Gelar Sertijab

Bekasi-Jabar || gardakeadilannews.com

Kejaksaan Negeri (Kejari) Kabupaten Bekasi melaksanakan serah terima jabatan (Sertijab) Kepala Seksi Intelijen (Kasie Intel), Rabu (10/5/2023).

Acara sertijab Kasie Intel Kejari Kabupaten Bekasi ini dilaksanakan dari pejabat lama, Siwi Utomo, SH kepada pejabat baru, Rahmadhy Seno Lumakso, SH, MH.

Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Kabupaten Bekasi, Ricky Setiawan Anas, SH, MH menyampaikan bahwa proses mutasi, rotasi maupun promosi jabatan adalah hal yang biasa dilakukan diinstitusi Kejaksaan.

“Atas nama pribadi dan institusi Kejari Kabupaten Bekasi saya mengucapkan terima kasih atas pengabdian dan dedikasi yang telah diberikan Siwi Utomo selama mengabdi sekaligus berharap kinerja dan prestasi yang telah diraih disini dapat ditularkan ditempat yang baru,” kata Ricky.

Selain itu, Ricky juga mengucapkan selamat kepada Siwi Utomo atas promosi jabatan baru sebagai Kasi PB3R di Kejari Kota Tangerang serta mengucapkan selamat datang dan selamat bertugas di Kejari Kabupaten Bekasi untuk Rahmadhy Seno Lumakso, SH, MH.

“Dan semoga kinerja yang baik dari Seksi Intelijen sebelumnya dapat dilanjutkan, bahkan ditingkatkan lagi,” tandas Ricky.

Dalam kesempatan itu, Siwi Utomo menyatakan, bahwa proses mutasi jabatan ini merupakan bagian dari tugas dan tanggung jawab yang diemban selaku pejabat Negara.

Terlepas dari hal itu, ia juga menyampaikan permintaan maaf kepada segenap unsur masyarakat Kabupaten Bekasi jika masih ada kekurangan saat bertugas di Kejari Kabupaten Bekasi Bekasi.(Red,*)

Disdukcapil Pemda Kabupaten Bekasi Jemput Bola Berikan Pelayanan ke Masyarakat Desa Sriamur Kecamatan Tambun Utara Dengan Mobil Keliling

Kab.Bekasi,Tamara-gardakeadilannews.com

Kecamatan Tambun Utara mengapresiasi adanya pelayanan mobil keliling dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Bekasi. Mobil keliling Disdukcapil itu untuk memberikan pelayanan administrasi kependudukan (Adminduk) selama tiga hari dari 8-10 Mei 2023 di Desa Sriamur, Kecamatan Tambun Utara, pada Senin (08/05/23).

Kami dari Kecamatan Tambun Utara dan warga masyarakat, sangat terbantu dengan ada nya pelayanan mobil keliling dari Disdukcapil Kabupaten Bekasi, ujar Camat Tambun Utara Najamuddin.

Najamuddin menjelaskan, pelayanan yang diberikan dari mobil layanan administrasi kependudukan Disdukcapil diantaranya  pembuatan Akta Kelahiran, Akta Kematian, Kartu Keluarga (KK), Kartu Identitas Anak (KIA), Identitas Kependudukan Digital (IKD).

Karena masyarakat kita yang ada di Tambun Utara, rata-rata masyarakat pendatang, mungkin mereka belum mempunyai indentitas administrasi kependudukan di Tambun Utara, dengan adanya pelayanan mobil keliling dari Disdukcapil, masyarakat sangat antusias dan berdatangan untuk mengurus administrasi kependudukan, katanya.

Najamuddin menuturkan, bagi masyarakat yang mengurus administrasi kependudukan melalui mobil pelayanan Disdukcapil, waktu pelayanan dari pukul 09.00-15.30 WIB. Jika tak selesai dalam waktu sehari, berkas dokumen akan dikirim ke pelayanan Disdukcapil Kecamatan Tambun Utara

Administrasi kependudukan berbentuk digital akan dikirim dalam bentuk PDF dan juga nomer teleponnya agar selalu aktif, katanya.

Dia berharap, dengan adanya pelayanan dari Disdukcapil melalui mobil pelayanan keliling ke Desa Sriamur ini bisa membantu masyarakat dalam pembuatan administrasi kependudukan.

Saya berharap di Kecamatan Tambun Utara dengan membawahi 8 Desa dengan jumlah penduduk sangat banyak, semakin banyak mobil pelayanan keliling, sangat membantu dan mendekatkan proses pelayanan administrasi kependudukan di masyarakat kami, terangnya.

Sementara itu, warga Tambun Utara, Heni Widiawati (35) mengatakan, pelayanan mobil keliling dari Disdukcapil di Desa Sriamur ini sangat memudahkan dan membantu masyarakat dalam mengurus dokumen administrasi kependudukan.

Ya, kami sangat senang dan terbantu dalam mengurus dokumen kependudukan yang dibutuhkan dan berterima kasih dengan Disdukcapil dengan adanya pelayanan mobil keliling, kata Heni.

(Red*/RJN)

Menebarkan Kebahagian Serta Keceriaan ; Perayaan Paskah Oikoumene Di Hadiri Plt Wali kota Bekasi.

Bekasi-gardakeadilannews.com

Hadiri acara perayaan Paskah Oikoumene di Stadion Patriot Chandrabaga, Sabtu (29/4), Plt Wali Kota Bekasi Tri Adhianto (Mas Tri) mengaku ingin menebarkan kebahagiaan dan keceriaan.

“Penuh dengan kedamaian, kebahagiaan, keceriaan, dan ini saya kira mampu juga menebarkan nanti kepada seluruh masyarakat kota yang ada,” kata dia usai acara, Sabtu (29/4/2023) malam.

Menurutnya, perayaan Paskah tersebut menjadi sejarah, bagaimana empat Aras besar yang ada di Kota Bekasi mampu menyelenggarakan satu event paskah yang dilakukan secara bersama. Bahkan, ia menilai, acara ini patut untuk terus digalakkan.

“Dan ini dalam rangka untuk terus memotivasi, bahwa masyarakat seluruhnya harus berkontribusi dalam rangka membangun Kota Bekasi yang cerdas, kreatif, maju sejahtera dan ihsan,” lanjut dia.

Mas Tri menambahkan, Pemerintah Kota Bekasi siap memberikan fasilitas dan kesempatan kepada seluruh warganya untuk dapat merayakan, dan beribadah sesuai agama dan kepercayaan masing-masing.

Plt Wali Kota juga mengapresiasi kinerja panitia sehingga penyelenggaraan kegiatan Paskah Oikoumene tahun 2023 bisa berjalan dengan cepat, berjalan dengan baik.

“Begitu tertib acara dan sama-sama menjaga fasilitas yang ada, karna ini adalah milik (aset) seluruh warga masyarakat kota Bekasi. Satu Bangsa menuju ke kemajuan peradaban dimulai dengan disiplin dan hari ini ditunjukkan oleh seluruh peserta yang hadir, sama-sama menjaga lapangan ini”, ucap Tri.

Sebelumnya, Ketua Panitia Acara Paskah Patar Situmorang mengaku berterimakasih kepada pemerintah Kota Bekasi yang telah memberikan izin. Sehingga, Perayaan Paskah bisa diselenggarakan di Stadion Patriot Chandrabaga oleh Lembaga Gerejawi Aras Kota Bekasi.

“Terimakasih Bapak Plt Wali Kota Bekasi selaku kepala daerah yang telah memberikan izin penggunaan stadion, sebagai wadah kita berkumpul dan bersekutu bersama,” katanya.

Turut hadir, Kapolres Metro Bekasi Kota Dani Ramdani, Dandim 0507/Bks Kol Luluk, Ketua FKUB dan sejumlah Organisasi Keagamaan lainnya serta Organisasi Kemasyarakatan. 

(Red,*)

Perayaan Paskah Oikumene Kota Bekasi 2023: Kesatuan Hati Umat Kristiani untuk Kemajuan Kota Bekasi dan Perkuat Kota Toleransi

Bekasi-gardakeadilannews.com

Perayaan Paskah Oikumene Kota Bekasi 2023 akan digelar, Sabtu (29 April 2023) di Stadion Patriot Candrabahaga, Kota Bekasi. Perayaan ini diselenggarakan oleh empat Lembaga Gerejawi Aras Kota Bekasi, yakni Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia Setempat (PGIS), Persekutuan Gereja-Gereja Pentakosta Indonesia (PGPI), Persekutuan Gereja dan Lembaga Injili Indonesia (PGLII), dan Gereja Masehi Advent Hari Ketujuh (GMAHK), dengan mengambil tema : “Ia Mendahului Kamu Ke Galilea, Jangan Takut”. 

Perayaan Paskah Oikumene ini akan menghadirkan Pdt. Gomar Gultom, M.Th (Ketua Umum Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia) sebagai pengkhotbah dan dimeriahkan oleh artis Citra Scholastika, Joy Tobing, Adelways Lay, Rani Simbolon dan Dorman Manik. 

Acara ini akan dipandu oleh Audi Octavia dan Vanda Hutagalung. Juga akan dimeriahkan oleh Tari-tarian dan Sangkalala dari Sekolah Mahanaim, Paduan Suara Gereja Advent, Cantata Choir dari HKBP Kemang Pratama, dan Paduan Suara Gabungan dari jemaat-jemaat gereja di Kota Bekasi.

Perayaan Paskah Oikumene ini baru pertama kali digelar bersama oleh Lembaga-Lembaga Gerejawi Aras yang ada di Kota Bekasi. Ini bisa menjadi contoh yang baik dan barometer bagaimana beragamnya gereja-gereja bisa bersatu dan bekerjasama berdoa, bersekutu dan beribadah bersama untuk memajukan dan menyejahterakan kota. 

Ketua Panitia, Patar Situmorang, menjelaskan perayaan Paskah ini sebagai upaya kesehatian umat Kristiani Kota Bekasi bersatu bersekutu dan beribadah mendoakan warga Kota Bekasi yang cerdas, kreatif, maju, sejahtera, dan ihsan. 

Umat Kristiani Kota Bekasi juga berharap agar kota ini semakin meningkatkan kerukunan dan toleransi beragamanya, sehingga Kota Bekasi bisa menjadi kota toleransi nomor satu di Indonesia di tahun-tahun mendatang. 

Melaui perayaan Paskah ini juga, umat Kristiani mendoakan bangsa dan negara Indonesia agar semakin maju, sejahtera, dan aman. Apalagi, tahun ini sudah memasuki tahun politik menjelang Pemilihan Umum pada tahun 2024. 

Patar Situmorang juga mengharapkan agar melalui perayaan ini, umat Kristiani Kota Bekasi tetap bersatu menjaga kesatuan dan persatuan bangsa dalam keberagaman, berpartipasi aktif dalam proses-proses berbangsa dan bernegara, dan ikut menyukseskan Pemilu di tahun 2024 mendatang. 

Perayaan ini sudah siap digelar besok melalui koordinasi aktif dengan pihak Pemerintah Kota dengan kepastian hadirnya Plt Wali Kota Bekasi, Dr. Tri Adhianto beserta para pimpinan dari  forum komunikasi pimpinan daerah (Forkopimda) Kota Bekasi lainnya. Pihak ketertiban dan keamanan juga sudah memastikan akan menjaga keamanan perayaan yang akan dihadiri kurang lebih 25 ribu umat Kristiani yang ada di Kota Bekasi ini.

Tuhan memberkati.

Panitia Paskah Oikumene Kota Bekasi 2023

Abrianto Lumbangaol (Kesekretariatan / 08118201919)

(Red,*)

Apel Perdana Pasca Libur Lebaran; Pj Bupati Bekasi Dani Ramdan didampingi Sekda Dedy Supriyadi bersama seluruh pejabat dan ASN di lingkungan Pemkab Bekasi.

Kab.Bekasi-gardakeadilannews.com

Pj Bupati Bekasi Dani Ramdan menginstruksikan dinas terkait mempercepat pengerjaan infrastruktur jalan pada hampir 120 titik yang tengah digenjot Pemkab Bekasi.

Hal itu ditegaskan Dani Ramdan pada hari pertama kerja pasca Cuti Bersama Lebaran 2023, saat memimpin apel pagi yang diikuti para pejabat dan seluruh ASN di lingkungan Pemkab Bekasi, di Plaza Pemkab Bekasi, Cikarang Pusat, pada Rabu (26/4/23).

"Pekerjaan-pekerjaan infrastruktur fisik harus segera digelar, terutama jalan, kemudian tata kelola air, sungai, SDA, kemudian juga bangunan lainnya, infrastruktur lainnya, PJU dan seterusnya ini agar dilaksanakan," imbuh Pj Bupati Bekasi di hadapan seluruh ASN Pemkab Bekasi.

Menurut Dani Ramdan, pekerjaan infrastruktur yang sudah dilakukan di sistem e katalog, secara kualitas sudah cukup baik.

"Kita lihat ada beberapa pengerjaan yang sudah dilakukan di e katalog pada perbaikan jalan kualitasnya cukup baik, karena tidak ada banting-bantingan harga. Untuk beton itu masa pemeliharaannya dua tahun, sehingga pasti kontraktor berfikir ulang kalau pekerjaan asal-asalan, karena selama dua tahun dia akan bertanggung jawab untuk memastikan konstruksinya baik," tutur Pj Bupati Bekasi.

Program lainnya dari aspek lingkungan hidup, Pj Bupati Bekasi Dani Ramdan mengatakan, Pemkab Bekasi juga telah melakukan pembebasan untuk penataan TPA Burangkeng dalam dua tahap agar bisa dilakukan penambahan lahan yang sudah melebihi kapasitas (overload).

"Program lainnya, di sektor kesehatan ada SUB-PIN Polio tahap kedua yang masih akan berlangsung untuk kita sukseskan," katanya.

Dani Ramdan menambahkan, penuntasan mengenai penataan Pasar Induk Cibitung dan Pasar Cikarang kepada perangkat daerah terkait agar dilanjutkan.

"Dari sisi pengisian jabatan, kita sudah menuntaskan pengisian personel dari Eselon II, III, IV, meskipun ada yang kembali kosong karena pensiun, kita akan melakukan pengisian subkoord atau ketua tim kerja, kepala Puskesmas," jelasnya.

Hal penting, katanya, saat ini Pemkab Bekasi berencana melakukan perubahan status untuk BUMD PDAM Tirta Bhagasasi ke Perumda.

"Kita juga sedang melakukan pengisian jabatan untuk Pengawas dan Direksi-nya," sambungnya.

Sementara mengenai target akhir tahun, yakni program pengentasan kemiskinan ekstrem kepada 1.926 jiwa warga Kabupaten Bekasi.

"Jumlahnya tinggal sekitar 1900 jiwa lagi, ini harus bisa kita entaskan dan kita nol-kan, gimana caranya kita akan atur strategi dengan seksama," pungkasnya.

Newsroom Diskominfosantik )

(Red,*)

Jawaban Ketua KPU Kota Bekasi; Tekait Laporan PMII Kota Bekasi Dugaan Pemotongan Gaji Pantarlih

Kota Bekasi-gardakeadilannews.com

KPU Kota Bekasi, seperti halnya 513 Satker KPU lainnya telah merampungkan tahapan rekapitulasi dan penyusunan Daftar Pemilih Sementara Pemilu 2024 dengan ditetapkannya DPS Pemilu 2024 Kota Bekasi pada tanggal 5 April 2023.

Pleno DPS ini merupakan puncak dari kerja penuh dedikasi para Pantarlih saat melakukan proses Pencocokan dan Penilitian (Coklit) terhadap Daftar Penduduk Potensial Pemilih langsung ke alamat pemilih.

KPU Kota Bekasi menurunkan 7072 petugas Pantarlih dengan sebaran wilayah kerja 12 kecamatan dan 56 kelurahan se kota Bekasi.

Pantarlih yang bertugas faktanya memiliki beragam latar belakang pendidikan, organisasi serta sosial ekonomi.

Pantarlih bekerja selama 2 bulan. 1 bulan untuk melaksanakan kegiatan pencocokan dan penelitian Data Pemilih dan 1 bulan untuk membantu PPS melaksanakan pemutakhiran data pemilih hasil coklit. Honor yang diberikan kepada Pantarlih sebesar Rp. 1.000.000 ( satu juta rupiah)/ bulan.

Pasca penetapan DPS tingkat provinsi Jawa Barat 15 April, bergulir tuduhan bahwa terjadi pemotongan atau pungutan liar terhadap pantarlih oleh pihak PPS/ Sekretariat PPS.

KPU Kota Bekasi bersikap bahwa hal tersebut (pemotongan) tidak dapat dibenarkan dan bertentangan dengan aturan serta kode etik.

Bahkan mitigasi risiko (pungli) tersebut sudah diantisipasi oleh KPU Kota Bekasi. Bisa ditelusuri dari surat edaran KPU Kota Bekasi bernomor 337, dimana didalamnya mencakup 4 point dasar pelaksanaan teknis pencairan honor Pantarlih.

Pertama, pencairan dilakukan sesuai jadwal yang ditentukan, kedua besaran honor pantarlih besarannya masih dibawah penghasilan kena pajak sehingga sesuai aturan tidak dikenakan pajak atau potongan apapun (Nihil).

Point ketiga, menegaskan kembali point 2 mengenai tidak boleh adanya pemotongan, terakhir yang keempat, KPU Kota Bekasi menurunkan tim monitoring saat pencairan untuk antisipasi terjadinya potensi pemotongan dengan dalih apapun, dan tidak ada satupun laporan pemotongan dari Pantarlih.

Beberapa media online dengan narasi yang sama menyebut bahwa ada inisial Pantarlih atas nama AN melempar tuduhan atas pungli yg dialami dirinya.

KPU Kota Bekasi berharap Pantarlih yang memiliki bukti pemotongan melakukan pelaporan agar bisa kami tindak lanjuti.

Nyatanya, walaupun telah menyampaikan himbauan agar Pantarlih yang disinyalir mengalami pemotongan honor melapor ke KPU Kota Bekasi, sampai saat ini tidak ada laporan dari Pantarlih yang masuk, sehingga tuduhan yang terlanjur mengemuka itu tidak dapat kami konfirmasi kebenarannya.

Memang ada laporan dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu yang telah disampaikan oleh 2 individu terkait pemotongan honor Pantarlih dan aktivitas saat pencairan honor Pantarlih, tetapi yang bersangkutan bukan Pantarlih yang terkait langsung.

Demikian klarifikasi serta penjelasan Nurul Sumarheni Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Bekasi terkait tindak lanjut atas laporan Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Kota Bekasi pada (17/4/2023) tentang dugaan pemotongan honor petugas Pemutahiran Data Pemilih (Pantarlih) dan munculnya kasus-kasus serupa di beberapa kelurahan di Kota Bekasi melalui rilis tertulisnya, Rabu (26/4/2023).

"KPU Kota Bekasi sedang dalam proses menindaklanjuti laporan ini. Kami telah meminta keterangan awal dari PPS teradu dan akan melakukan klarifikasi resmi terhadap teradu," terangnya.

"Untuk itu kami kembali menghimbau agar Pantarlih yang merasa dirugikan oleh anggota badan adhoc KPU Kota Bekasi agar menyampaikan laporan secara langsung ke KPU Kota Bekasi agar dapat dikembalikan hak-haknya bila memang terbukti ada pemotongan honor," pungkas Nurul Sumarheni. 

( Red/RJN )

Dinkes Kabupaten Bekasi Siagakan 15 Posko Kesehatan di Jalur Mudik

Kab.Bekasi Cikpus-gardakeadilannews.com

Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Bekasi bakal menyiapkan tim medis di lima belas Posko Kesehatan yang tersebar pada jalur yang dilalui para pemudik. Tim medis akan membantu para pemudik yang membutuhkan pelayanan kesehatan saat menempuh perjalanan mudik.

Sekretaris Dinas Kesehatan Kabupaten Bekasi Supriadinata mengatakan, setiap Posko Kesehatan akan dilengkapi satu mobil ambulan, satu orang dokter, dua perawat dan satu driver.

“Kami biasanya, menyiapkan kurang lebih 15 titik, dari mulai perbatasan Kota Bekasi hingga Perbatasan Karawang. Kemudian, di tol di rest area yang masuk wilayah Kabupaten Bekasi juga,” ujarnya pada Rabu (12/04/2023).

Supriadinata menjelaskan, terdapat puluhan tenaga kesehatan mulai dari dokter, perawat hingga ambulans yang siap siaga 24 jam dalam melayani masyarakat. Selain itu, Dinkes Kabupaten Bekasi juga menyiagakan puskesmas di jalur lintasan selama 24 jam.

“Kita stand by kan juga Puskesmas di jalur lintasan 24 jam. Terus, ada juga cek point Polda Metro di Kedungwaringin, kami juga siapkan pos besar di sana,” katanya.

Dia memastikan, Tim Dinas Kesehatan akan mulai turun ke tiap posko sebelum berjalannya cuti bersama Idul Fitri 2023.

“Mulai turun, sebelum cuti bersama, sebelumnya, kita rapatkan dulu kaitan dengan posko mudik,” terangnya.

Dinkes Kabupaten Bekasi menghimbau kepada para pemudik agar mempersiapkan segala halnya, dari mulai kesiapan kendaran, kesehatan dan peralatan P3K.

“Untuk para pemudik, Dinas Kesehatan berharap agar mempersiapkan, kondisi kendaraan lalu kesehatan dan obat obat emergency. Kemudian, hindari puncak kepadatan untuk menghindari kemacetan,” tandasnya. 

(Red,*)

Samsat Cikarang Tetap Memberikan Pelayanan Prima di Bulan Suci Ramadhan.

Cikarang kab Bekasi-gardakeadilannews.com

Pelayanan Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (Samsat) Kabupaten Bekasi, tetap memberikan Pelayanan Prima di Bulan Suci Ramadhan kepada masyarakat wajib pajak yang akan membayar pajak Kendaraanya, Pengesahan / Pergantian STNK, Mutasi Kendaraan maupun Pendaftaran kendaraan baru dari masyarakat. (04/04/2023)

Mulai dari sebelum memasuki area pelayanan, petugas mengarahkan pada masyarakat menggunakan agar menggunakan alur dan jika kurang memahami dalam mengurus yang di perlukah kami siap membantu agar Pelayanan pada masyarakat merasa aman dan nyaman.

Dari hasil Pantauan awak Media gardakeadilannews.com Petugas terus berupaya bekerja secara profesional dan memberikan kepuasan pada pengunjung, selain para petugasnya ramah dan sopan, mulai dari pintu Masuk gerbang Pos penjagaan sudah menyapa dengan ramah mengenai kepentingan pengunjung, kemudian para petugas mengarahkannya.

Humas, Aipda Viktor Silaban mengatakan bahwa samsat sebagai Garda terdepan penerimaan pajak, harus siap kinerjanya melayani pembayaran pajak dengan pelayanan prima.

⁷

” Petugas kita bekerja secara profesional hingga pelayanan publik ini benar-benar dapat berjalan baik dan sesuai harapan masyarakat,” Ujarnya.

Masih viktor “Pelayanan Samsat masih menerapkan protokol kesehatan secara ketat walaupun sudah agak longgar namun Para wajib pajak maupun petugas Samsat mematuhi penerapan protokol kesehatan hingga saat ini agar kita tetap sehat, bilama kita dalam keadaan sehat maka pelayanan pun akan lebih baik dan Prima, Tutup Viktor. (Tangi.s)