Mekanisme LPSE Bagi Tenaga Honorer ; Berikut Penjelasan Pemkot Bekasi

Kota Bekasi || gardakeasilannews.com

Kepala BKPSDM Kota Bekasi, Nadih Arifin mengatakan berdasarkan Undang-undang (UU) ASN, Pemerintah Kota Bekasi tidak akan memberhentikan atau mengurangi Tenaga Kontrak Kerja (TKK).

Menurutnya, TKK Pemkot Bekasi yang eksisting nantinya akan ada jalur mekanisme rekrutmen dan perpanjangan melalui proses Pengadaan Barang dan Jasa (LPSE).

"Ini untuk TKK yang eksisting, bahwa tidak ada pemberhentian atau pengurangan TKK. Terkait LPSE, hanya mekanisme perpanjangan untuk kembali menjadi Honorer yang melalui proses pengadaan barang dan jasa," ucap Nadih Arifin, Kamis (05/10/23)

Nadih Arifin mengatakan, untuk saat ini Pemkot Bekasi sedang menempuh upaya tersebut sambil menunggu turunnya Peraturan Pemerintah sebagai turunan UU tersebut.

"Sambil menunggu penyelesaian RPP-nya, Pemerintah Daerah perlu melakukan langkah-langkah di daerah sesuai dengan kondisi masing-masing daerah," ucapnya. 

"Yang jelas, kita dilarang merekrut tenaga honorer baru. Oleh karena itu, Pemkot Bekasi akan mengoptimalkan TKK yang sudah ada. Soal bagaimana mekanismenya, melalui LPSE atau tidak, disesuaikan dengan aturan yang berlaku teknis dan administratifnya," tambah Nadih.

Sebelumnya, Beredar informasi via WhatsApp Group Tenaga Kerja Kontrak (TKK) dilingkungan Pemkot Bekasi terkait nasibnya ditentukan dengan cara mendaftar ke (Lembaga Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) dan disebut PJLP (Penyedia Jasa Lainnya Perorangan).

(Red,*)

Dinas Kesehatan Kabupaten Bekasi Terus Tingkatkan Kinerja Dan Mutu Pelayanan Kesehatan.

Kabupaten Bekasi,Cikpus-gardakeadilannews.com

Dinas Kesehatan Kabupaten Bekasi terus mengoptimalkan kinerja para tenaga kesehatan dan mutu pelayanan kesehatan kepada masyarakat. Diharapkan, pelayanan kesehatan Kabupaten Bekasi lebih bermutu dan responsif terhadap masyarakat yang membutuhkan pelayanan.

Hal tersebut disampaikan Plt. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bekasi, dr. Alamsyah saat menggelar rapat evaluasi dengan seluruh Puskesmas dan UPTD Kesehatan yang ada di bawah naungan Dinas Kesehatan Kabupaten Bekasi, yang digelar di Gedung Swatantra Wibawamukti, Komplek Pemkab Bekasi, Cikarang Pusat, pada Kamis, (06/10).

Rapat evaluasi tersebut juga dihadiri Asisten Pemerintahan dan Kesra (Asda 1) Kabupaten Bekasi, dr. Sri Enny Mainiarti.

“Harapannya Dinkes Kabupaten Bekasi, dalam pelayanan bisa lebih bermutu, lebih responsif, makanya tadi kita re-branding bagaimana ke depan improve, kemudian Covid kita bisa kendalikan, sehingga performa Dinas Kesehatan bisa menjadi lebih baik,” terang dr Alamsyah, di sela-sela acara.

Alamsyah mengemukakan, saat ini pihaknya tengah menggenjot program yang menjadi prioritas Dinas Kesehatan, seperti penurunan angka stunting, dan persiapan re-akreditasi seluruh Puskesmas di Kabupaten Bekasi.

[6/10 6:49 PM] 3q Tangi RJN: Di tahun 2023 nanti, itu akan dinilai langsung oleh Kemenkes, waktu tiga bulan ini akan kita manfaatkan untuk persiapan yang lebih matang lagi,” katanya.

Re-akreditasi ini nantinya akan menyasar kepada 46 Puskesmas, UPTD, Labkesda, yang ada di bawah Dinkes Kabupaten Bekasi. Akreditasi ini menurutnya, adalah upaya agar mutu pelayanan kesehatan kepada masyarakat dapat berjalan lebih optimal.

“Jadi re-akreditasi itu indikatornya adalah mutu. Ketika Puskesmas terakreditasi, ada indikatornya terlihat, makanya kita update akreditasinya,” ungkapnya.

Saat ini di Kabupaten Bekasi sudah ada 5 Puskesmas kelas utama, 6 di kelas dasar dan selebihnya ada di tingkat madya. Artinya semua Puskesmas sudah terakreditasi agar siap melayani masyarakat.

“Artinya apa? Relatif sudah cukup baik, semuanya lulus, kan ada Puskesmas juga yang tidak terakreditasi, semua sudah terakreditasi tapi memang harus ditingkatkan,” tambahnya.

Dinkes juga tengah menggenjot strategi penurunan angka stunting melalui upaya preventif atau pencegahan, dengan sasaran remaja putri, dan ibu hamil. Selain itu penanganan dilakukan juga kepada mereka yang sudah terkena stunting dengan perawatan di rumah sakit dan kerjasama dengan seluruh organisasi profesi seperti IBI, PPNI, IDI, untuk mengoptimalkan pelayanan.

[6/10 6:50 PM] 3q Tangi RJN: Untuk remaja putri, kita berikan tablet tambah darah, kita berikan konseling bagaimana ketika dia menjadi seorang ibu. Kemudian untuk ibu hamil, diberikan makanan tambahan, vitamin dan sebagainya, edukasi kepada keluarganya bagaimana gizi yang seimbang,” jelasnya.

Selain itu, lanjut f, Dinas Kesehatan Kabupaten Bekasi, terus berupaya menaikkan angka imunisasi dalam Program Bulan Imunisasi Anak Nasional (BIAN).

“Untuk BIAN hari ini kita baru mencapai 60 persen, kita targetkan hingga tanggal 16 Oktober bisa mencapai angka 95 persen,” terangnya. (Tangi.S,*)

Binsar Sihombing Kader senior Ormas Pemuda Pancasila (PP)

Kota Bekasi –Gardakeadilannews.com Kader senior ormas Pemuda Pancasila (PP) Kota Bekasi Binsar Sihombing meminta seluruh kader Pemuda Pancasila agar selalu mengingat pesan para tokoh kader senior ormas PP terutama dalam menjaga marwah organisasi.

Mantan wartawan Jawa Pos Grup ini menyebutkan, salah satunya pesan yang disampaikan oleh tokoh senior Pemuda Pancasila H. Apuk Idris yang menjabat Ketua MPC Pemuda Pancasila Kabupaten Bekasi.

READ MORE

Lima Tahun Kepemimpinan Anies Baswedan Pemprov DKI Jakarta Torehkan Prestasi Luar BiasaIHT Tolak Kunker Anggota Dewan ke Luar Negeri, Jangan Hamburkan Uang Rakyat Disaat Rakyat Sedang SusahPemkot Bekasi Tegaskan Komitmennya Gebuk Mafia Tanah Sampai Tidak Muncul Lagi

Ketika bincang bincag dengan para awak media, Rabu (27/9/2022). Pria penyuka lagu lagu lawas ini menjelaskan, H. Apuk Idris ketua MPC kita selalu mengingatkan kepada seluruh kader PP agar selalu menjaga marwah organisasi yang sejatinya memiliki martabat tinggi di republik ini.

Sebab menurut H. Apuk, sebagaimana diungkapkan Binsar, ormas PP bukan ormas sembarangan yakni, ormas tertua dibumi pertiwi ini yang sudah banyak ikut merasakan pahit getirnya perjalanan sejarah bangsa ini

Pendiri ormas PP ini juga bukan orang sembarangan yakni, para tokoh bangsa yang punya jasa besar terhadap bangsa ini diantaranya, Jenderal A. Yani, Jenderal AH. Nasution dan Jenderal Gatot Soebroto.

Para tokoh bangsa ini awalnya mendirikan organisasi Ikatan Pendukung Kemerdekaan Indonesia (IPKI) sebagai sayap politik untuk melawan ideologi komunis. Pada 28 Oktober 1959 IPKI kemudian mendeklarasikan berdirinya organisasi Pemuda Pancasila untuk mengimbangi kekuatan komunis yang kala itu itu membentuk organisasi Pemuda Rakyat.

“Makanya ormas PP menggunakan lambang Pancasila, dan menjadi satu satunya ormas yang menggunakan lambang dasar negara sebagai lambang organisasi,” ungkapnya.

“jadi saya berharap sebagai mana pesan senior kita, jaga marwah organisasi, jangan dikotori atau di rendahkan dengan ulah oknum yang tidak bertanggung jawab, jalankan organisasi sesuai aturan AD/ART yang berlaku,” ucapnya lagi menambahkan.

Memang tidak dipungkiri, ormas PP dimata masyarakat saat ini diidentikan dengan premanisme, tukang bikin onar. Namun, sebenarnya itu terjadi akibat ulah beberapa gelintir saja oknum PP yang tidak bertanggung jawab, akibatnya seperti kata pepatah karena nila setitik rusak susu sebelangga.

Binsar kemudian mengajak seluruh kader ormas Pemuda Pancasila di akar rumput agar mengikuti arus perubahan paradigma ormas PP yang tengah berlangsung dari mengedepankan otot ke intelektual agar citra buruk ormas PP hilang dan citra positif ormas PP kembali muncul di mata masyarakat.

“Sebenarnya ormas PP adalah organisasi intelektual. Buktinya banyak kader PP yang berhasil dan menonjol, Pak Bambang Soesatyo Ketua MPR RI kita contohnya adalah kader PP, Belum lagi yang jadi Gubernur, Bupati atau Walikota, anggota DPRD, anggota DPR RI, Lawyer yang top dan lain lain,” pungkasnya.

(Red,*)