Peringatan Hari Ulang Tahun Ke-8 dan Kopi Darat Nasional Partai Solidaritas Indonesia (PSI) yang digelar di Djakarta Theater.

Jakarta-gardakeadilannews.com

Pemerintah tengah merancang strategi besar bagi Indonesia agar bisa melompat menjadi negara maju dan tidak terjebak pada negara berpendapatan menengah atau middle income trap. Strategi besar tersebut adalah dengan menciptakan ekosistem mobil listrik dan baterai kendaraan listrik (EV) sehingga negara lain memiliki ketergantungan kepada Indonesia.

Demikian disampaikan oleh Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) dalam sambutannya saat menghadiri acara Peringatan Hari Ulang Tahun Ke-8 dan Kopi Darat Nasional Partai Solidaritas Indonesia (PSI) yang digelar di Djakarta Theater, Jakarta, Selasa (31/01/2023) malam.

“Kita ingin menyatukan, mengintegrasikan yang namanya seluruh kekayaan alam ini menjadi satu barang yang nanti dibutuhkan, yang namanya EV baterai, litium baterai. Di situ ada komponen dari nikel, tembaga, timah, bauksit, dan semuanya harus kita satukan, kita integrasikan sehingga muncul nanti yang namanya EV baterai dan babak selanjutnya ekosistem yang lebih besar yang namanya mobil listrik yang ke depan mau tidak mau semua negara akan mencari barang ini,” jelas Presiden.

Presiden Jokowi menyadari bahwa mengintegrasikan komponen-komponen baterai dan mobil listrik tidaklah mudah meskipun Indonesia memiliki hampir semua bahan yang dibutuhkan. Dari segi geografis, tantangannya adalah bagaimana menyatukan berbagai bahan tambang yang lokasinya tersebar di berbagai wilayah Indonesia.

“Yang sulit memang geografis negara kita. Nikel itu ada di Sulawesi yang banyak, ada di Maluku Utara. Tembaga ada di Papua, ada di Sumbawa, ini yang besar-besar. Bauksit itu ada di Kalimantan Barat dan ada di Kepulauan Riau, di Bintan. Timah ada di Bangka Belitung. Bagaimana mengintegrasikan ini, ada smelter di sini, ada smelter di sana, disatukan menjadi barang yang namanya EV baterai dan yang namanya mobil listrik,” lanjutnya.

Tantangan berikutnya adalah dari sisi eksternal, misalnya gugatan Uni Eropa terhadap Indonesia karena pemerintah menghentikan ekspor nikel dalam bentuk bahan mentah. Meskipun Indonesia kalah dalam gugatan di Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) tersebut, namun Presiden Jokowi menegaskan bahwa pemerintah tidak akan mundur dan akan tetap konsisten menghentikan ekspor barang tambang lainnya dalam bentuk bahan mentah.

“Kalau kita digugat kemudian kita mundur, jangan berharap negara ini akan menjadi negara maju, jangan berharap,” tegasnya. (BPMI SETPRES/AIT) @semua orang

(Red,*)

Dominggus Yable,Momentum Pileg 2024 Adalah Visi Kolektif Bukan Ambisi Personal.

foto Dominggus Yable

Papua Barat-gardakeadilannews.com

Politik seringkali menyajikan drama ironis yang membuat kepentingan rakyat terabaikan. Sejatinya, politik adalah instrumen kekuasaan yang di manfaatkan sebesar-sebesarnya untuk kepentingan rakyat. Ironisme ini terjadi jika politik di dominasi oleh kekuatan modal tanpa di barengi dengan komitmen pengabdian pro rakyat. Kaum borjuis yang menguasai modal akan memperalat politik sebagai "objek kekuasaan" dan mengabaikan peran membangun masyarakat.

Sebagai rakyat yang adalah basis konstituen mayoritas, tidak seharusnya terjebak dalam kultur politik transaksional. Di mana suara rakyat di lecehkan dengan nilai amplop serangan fajar. Menjual hak suara politik hanya dengan sejumlah uang dan mengorbankan kepentingan rakyat selama 5 tahun ke depan. Jika amplop serangan fajar berjumlah Rp 500.000/orang, maka angka tersebut di bagi 365 hari/tahun akan mendapatkan nilai Rp 1.300/hari/orang. Angka tersebut di bagi masa bakti wakil rakyat selama 5 tahun, maka di peroleh nilai Rp 250/hari/orang.

Jika hitungan di atas kita cermati, maka betapa murahannya hak kesejahteraan rakyat yang di hargai melalui praktek politik transaksional. Dan betapa bodohnya kita sebagai rakyat karena mau di tipu dengan iming-iming transaksional tersebut. Selama kutukan politik transaksional ini masih menjerat, maka politik kita akan sangat merusak. Sampai kapan pun, politik transaksional akan selalu membuat kepentingan rakyat terabaikan.

Setiap wakil rakyat harus lahir dari rakyat dan mengabdi untuk rakyat. Setiap detak jantung, hembusan nafas dan tetesan keringat perjuangan dari wakil rakyat harus berpusat pada kepentingan rakyat. Jangan mau melacurkan diri melalui praktek politik korup yang mengkhianati rakyat. Kematangan politik, komitmen pengabdian rakyat dan gagasan solusi mutlak jadi modal dasar seorang wakil rakyat.

Demi menjawab panggilan rakyat inilah, maka saya, atas nama Dominggus Yable memberanikan diri untuk memikul tanggung jawab pengabdian rakyat ini. Sebagai kader PDIP yang di godok selama 6 tahun dalam rahim politik PDIP, hati nurani saya di tempa agar benar-benar memberi diri sebagai pengawal aspirasi rakyat. Dan jangan pernah mau berkubang sebagai pelaku khianat terhadap amanah rakyat. Dan untuk menjawabnya adalah berdiri tegap mewakili aspirasi rakyat sebagai Caleg DPR RI Dapil Papua Barat.

Meskipun, belum bisa menjanjikan sebuah kesempurnaan, bukan berarti tidak bisa mempersembahkan yang terbaik bagi rakyat Papua Barat. Setiap detik dari tarikan nafas mutlak menjadi pekik perjuangan atas nama rakyat Papua Barat. Setiap kebijakan publik mutlak di evaluasi sehingga benar-benar pro rakyat, pro transparansi dan pro solusi konkrit. Setiap alokasi anggaran pembangunan harus di evaluasi agar tepat sasaran, tepat manfaat dan tepat pembiayaan.

Saudaraku,

Jika kita takut menggagas perubahan, maka kita sementara memperpanjang perbudakan dan tirani. Mari bergandeng tangan membangun kekuatan akar rumput yang masif, solid dan militan dari Papua Barat. Visi ini tidak boleh menjadi "ambisi personal" tapi harus menjadi "visi kolektif" bersama dukungan masyarakat akar rumput. Mari bersama lantangkan "Pekik Cendrawasih" dari Papua Barat ke gelanggang Nasional. Bersama Tuhan dan bersama rakyat, semoga kita bisa mewujudkan wajah masa depan Papua Barat yang lebih cemerlang.

(Red,*)

Salam Solidaritas,

Dominggus Yable

Ketua Relawan Perjuangan Demokrasi (REPDEM) Provinsi Papua Barat

Kabupaten Bekasi Terima Penghargaan Anugerah Revolusi Mental Tahun 2022

Pemerintah Kabupaten Bekasi menjadi satu-satunya Kabupaten/Kota di Jawa Barat yang menerima penghargaan nasional Anugerah Revolusi Mental Tahun 2022.

Jakarta-gardakeadilannews.com

Pemerintah Kabupaten Bekasi menjadi satu-satunya Kabupaten/Kota di Jawa Barat yang menerima penghargaan nasional Anugerah Revolusi Mental Tahun 2022, kategori Pemerintah Kabupaten/Kota sebagai agen perubahan Gerakan Nasional Revolusi Mental (GNRM).

Penghargaan diberikan oleh Wakil Presiden RI, KH. Ma’ruf Amin, didampingi Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) RI, kepada Pj. Bupati Bekasi, Dani Ramdan. Berlangsung di Flores Ballroom, Hotel Borobudur, Jakarta Pusat, pada Selasa (20/12).

Saat diwawancarai, Pj. Bupati Bekasi menyampaikan penghargaan tersebut didasari  sebagai bentuk kerja keras dan kontribusi Pemerintah Kabupaten Bekasi dalam melaksanakan program berbasis pada core value/nilai revolusi mental.

Pemkab Bekasi satu-satunya di Jabar yang mendapat penghargaan nasional sebagai Kabupaten/Kota penggerak revolusi mental, penialaian didasari berbagai aspek gerakan nasional dari sisi persatuan, integritas, gotong royong, ketertiban, dan pembangunan yang maju, ujarnya.

Ia menambahkan, bahwa sejauh ini Menko PMK menilai jika Pemerintah Kabupaten Bekasi telah berhasil menyukseskan program-program yang sudah dicanangkan sebelumnya, seperti dibidang peningkatan UMKM, kebersihan, upaya menjaga kerukunan umat beragama, maupun dalam menjaga kondusifitas wilayah.

Gerakan Nasional Revolusi Mental juga dikatakannya perlu untuk memperbaiki dan membangun karakter bangsa, Dani menjelaskan pemahaman dan kesadaran dapat dilakukan melalui pendidikan formal, informal serta aksi gotong royong dan peningkatan kualitas pelayanan publik.

Manusia harus bisa menjadi karakter yang kuat dan sistematis baik melalui pendidikan formal informal, pengajian-pengajian, aksi gotong royong kebersihan dan kualitas pelayanan publik, itu adalah cara kita untuk membangun karakter Kabupaten Bekasi secara mental, tandasnya.

Dani berharap, dengan adanya penghargaan ini dapat menjadi motivasi bagi Pemerintah Kabupaten Bekasi sebagai leader dan fasilitator untuk membuka ruang bagi masyarakat dalam membangun kualitas dan komunitas dilingkungannya.

Sementara itu, Wakil Presiden RI, KH. Ma’aruf Amin mengatakan," Anugerah Revolusi Mental dilakukan sebagai bentuk apresiasi dan penghormatan atas peranan nyata dalam GNRM yang dilakukan oleh berbagai kalangan".

Dirinya berharap, GNRM agar dapat dipahami dan diterapkan secara inovatif dalam berbagai kegiatan yang menjangkau generasi muda serta memanfaatkan media sosial dan kanal-kanal digital.

GNRM sebagai bentuk apresiasi terhadap usaha dan upaya yang telah dilakukan oleh lembaga pemerintah, swasta dan masyarakat atau gerakan komunitas yang melakukan perubahan secara nyata, terukur, inspiratif, dan berkelanjutan, katanya.

Menko PMK, Muhadjir Effendy, juga menyampaikan bahwa revolusi mental merupakan unsur masyarakat yang mengangkat nilai-nilai strategis instrumental yang meliputi integritas, etos kerja hingga gotong royong.

Kendati demikian, Menko PMK memberikan apresiasi kepada 34 Provinsi dan 425 Kabupaten/Kota yang telah membentuk gugus tugas daerah. Keterlibatan para pemangku kepentingan dikatakannya menjadi kunci utama dalam perbaikan-perbaikan revolusi mental.

Kami memberikan apresiasi kepada Provinsi dan Kabupaten/Kota membentuk gugus tugas daerah yang nantinya ditahun 2023 akan disusul 89 Kabupaten/Kota lainnya, pungkasnya.

(Red,*)

Presiden Joko Widodo resmi melantik Laksamana Yudo Margono sebagai Panglima TNI.

Ada pesan penting dari Presiden Jokowi kepada Panglima,Pelantikan tersebut berlangsung di Istana Negara Jakarta pada Senin (19/12/2022).

Jakarta-gardakeadilannews.com

Dalam kesempatan tersebut, Jokowi juga menyampaikan pesan untuk Yudo Margono.

Jokowi berpesan agar Yudo dapat menjaga kedaulatan NKRI serta menjaga persatuan dan kesatuan negara.

Khususnya, dalam menghadapi ketidakpastian global yang diprediksi terjadi pada tahun mendatang.

“Kemudian, saya harap (Yudo) dapat menjaga dan mempertahankan serta meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada TNI yang sekarang sudah paling tinggi,” ujarnya.

“Kepercayaan ini harus dijaga terus dengan profesionalisme di tubuh TNI yang terus harus ditingkatkan,” imbuhnya.

Selain itu, Jokowi pun meminta agar Yudo tetap menjaga netralitas TNI, khususnya agar setiap personil TNI tidak mudah terjun ke dalam politik praktis.

Menurut Jokowi, sangat penting untuk menjaga stabilitas politik dan keamanan dalam rangka pembangunan negara dan ekonomi.

Apalagi, sambungnya, dalam situasi yang tidak pasti karena ketidakpastian global saat ini.

Sementara itu, Yudo Margono menjadi Panglima TNI menggantikan posisi Jenderal Andika Perkasa.

Andika memasuki masa pensiun pada Desember 2022 ini.

Dalam sumpahnya, Yudo menyatakan akan setia kepada NKRI berdasarkan Pancasila dan UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945.

Kemudian, ia juga bersumpah akan menjalankan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya demi dharma bakti kepada bangsa dan negara.

Lebih lanjut, Yudo Margono berjanji akan menjalankan tugas jabatan dan akan menjunjung tinggi etika jabatan.

Serta bekerja sebaik-baiknya dengan penuh rasa tanggung jawab dan menjunjung tinggi sumpah prajurit.

(Red,*)