Kepala UPT SMP 1 Tompobulu Sebut Media Cetak dan Online Tidak Penting di Anggarkan Dana Bos ; Organisasi Pers Apresiasi Pj Bupati Bantaeng Ambil Sikap Tegas.

Bantaeng || gardakeadilannews.com

Lagi lagi ditemukan adanya sosok maha pendidik yang dinilai tidak mengerti dan memahami terkait keberadaan sosok wartawan pembawa media cetak yang datang menawarkan diri, untuk menjalin kerjasama yang baik, dengan cara berlangganan.

Mungkin seperti itulah kelakuan Kepala UPT SMPN 01 Tompobulu Kec. Tompobulu Kab Bantaeng SulSel, Muhammad Anas Hasyim, S.Pd., M.M ketika ditemui di ruang kerjanya mengatakan, bahwa berdasarkan petunjuk juknis dana Bos, bukan hal kewajiban yang harus dipenuhi semua item, tetapi kecuali penganggaran sekolah saja. Katanya Rabu, 24/1/2024.

Dengan sombong dan arogansinya mengatakan, untuk apa lagi kami anggarkan media, sedangkan guru dan anak-anak banyak membaca berita di Facebook atau di medsos.

"Salah satunya bahan bacaan media cetak dan Online kami tidak menganggarkan sebab masih banyak kebutuhan sekolah yang harus dibiayai". Ucapnya.

Menyikapi hal itu, Kepala UPT SMPN 01 Tompobulu Muhammad Anas Hasyim, 

itu dinilai tidak memahami tentang rekan jurnalis sebagai mitra kerjanya yang menyebarluaskan gagasan berita.

Muhammad Anas juga melarang wartawan merekam  entah apa maksud dan tujuannya.

Perlu diketahui dan dipahami oleh semua pihak, bahwa lembaga PERS adalah mitra pemerintah dengan menjalin kerjasama yang baik yang berkedudukan sebagai pilar ke IV sesudah Legislatif, melakukan kontrol sosial membantu pihak pemerintah untuk melakukan pemantauan dari segala bidang pembangunan utamanya termasuk penggunaan keuangan negara disemua Instansi.

Karena lembaga PERS adalah mitra pemerintah yang tidak terpisahkan, maka pemerintah menghidupkan lembaga PERS tersebut, dengan selalu memberikan anggaran di semua Instansi untuk berlangganan media cetak dan online. Oleh karena itu, biaya langganan media tersebut, sudah melekat ada di dalam juknis Bos di sekolahan.

Bagi Kepala Sekolah yang bijak, seharusnya memahami, bahwa sesungguhnya berita media baik cetak maupun online, adalah bagian dari penambahan perluasan wawasan bagi para pendidik dan menjadi bahan tambahan pelajaran bagi anak didik. Sehingga kinerja rekan jurnalis patut juga dihargai.

Sikap dan pendapat Kepala UPT SMPN 01 Tompobulu itu juga dinilai bertolak belakang dengan wawasan PJ Bupati Bantaeng Dr. Andi Abubakar sebagaimana saat pertemuan silaturahmi bersama Himpunan Jurnalis Bantaeng (HIJAB) di Rumah Jabatan Bupati pada pekan lalu mengatakan, keberadaan wartawan adalah mitra kerja alias Farner Pemerintah sebab besar kecilnya suatu daerah tergantung Persnya. Kata Andi Abubakar.

Olehnya Beliau meminta kepada semua Kepala Dinas, Kepala Sekolah di wilayah kabupaten Bantaeng, agar melayani Wartawan dengan baik termasuk mengajak bermitra berdasarkan regulasi yang ada.

PJ Bupati berjanji akan panggil Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan selanjutnya menyusul Kepala Sekolah, tutur PJ Bupati saat pertemuan Silaturahmi pekan lalu.

Bupati menegaskan jika ada oknum Dinas dan Kepsek tidak menganggarkan dana Publikasi apalagi ada di juknis mohon di sampaikan, tegas Andi Abubakar. 

Sekaitan dengan itu, Pj Bupati, Dr. Abubakar, S.Ip berpendapat, bahwa Posisi wartawan adalah merupakan posisi yang memiliki daya pengaruh sangat luas yang mengikuti perkembangan jaman serta tidak tergerus berubah sikap.

“Saya sangat menghargai kerja rekan wartawan selama ini saya banyak berteman dan akrab dengan mitra kerja Wartawan dan LSM sebab besar kecilnya suatu daerah tergantung kerja Wartawan,” ungkap PJ. Bupati.

Sejalan dengan itu, Beliau berharap, agar para rekan jurnalis membantu pihak pemerintah untuk senantiasa melakukan pemantauan terhadap semua penggunaan dana di semua Instansi, termasuk penggunaan dana BOS di sekolahan.

“Saya berharap kepada rekan jurnalis agar memantau semua penggunaan dana termasuk penggunaan Dana Bos di sekolah sewilayah Kab. Bantaeng pada khususnya,” Harapnya.

Selanjutnya terkait adanya sejumlah Kepala Dinas dan kepala sekolah yang enggan bermitra dengan rekan Media pembawa koran/Tabloid, PJ Bupati menyikapinya, bahwa soal media cetak dan media online sangat penting untuk dianggarkan apalagi sudah jelas ada pos posnya di petunjuk juknis. Tutur jelasnya. 

“Menurutnya tidak ada yang sulit untuk bermitra atau berlangganan media tergantung kebijakan OPD dan Kepseknya,” Imbuhnya.

Dalam pepatah mengatakan berat sama dipikul ringan sama dijinjing, misalkan jika dana koran tidak diposkan masih banyak jalan untuk dikondisikan anggaran.

“Insya Allah dalam waktu dekat ini saya akan panggil Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Kepala Dinas Kominfo, Asistem dan menyusul sejumlah Kepala Sekolah,” Janji Pj.Bupati

Beliau juga menyampaikan, agar kepada teman jurnalis di Bantaeng jika ada oknum OPD dan Kepsek yang tidak ingin bermitra dengan wartawan supaya disampaikan.

PJ Bupati yang peramah dan murah senyum itu sambil menceritakan berbagai pengalaman pergaulan dengan insan Pers, menurutnya sangat mendukung teman media banyak berorganisasi seperti perkumpulan HIJAB dan organisasi lainnya. 

(Supriadi,Red)

RJN Bersama MASTER Kirim Karangan Bunga Ke KPK ; Diduga Kasus WC Sultan 98 M jalan Ditempat

Jakarta || gardakeadilannews.com

Sampai kapan kasus dugaan korupsi pengadaan 488 toilet sekolah senilai Rp. 98 miliar di Kabupaten Bekasi sampai saat ini belum juga diumumkan oleh KPK tentang siapa yang terlibat dan menjadi tersangka,Publik bertanya-tanya.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyebut penanganan kasus korupsi pengadaan WC untuk sejumlah sekolah di Kabupaten Bekasi atau sering disebut korupsi WC Sultan masih terus berjalan.

Pelaksana tugas Deputi Penindakan KPK Asep Guntur mengatakan penyelidik sebentar lagi hampir menuntaskan kerjanya dan saat ini menuju final, tapi KPK belum mau mengungkap siapa calon tersangka dalam kasus ini.

Asep Guntur Rahayu menjelaskan mengapa proses penyelidikan di KPK berlangsung panjang dalam kasus tersebut.

Asep mengatakan penyelidik KPK memerlukan waktu untuk menilai potensi kerugian negara yang muncul dari pengadaan toilet tersebut.

"Toilet 488 itu kan tidak sedikit dan ini satu Bekasi ya. Kalau misalkan hitung satu hari dapat 5 aja bisa berapa gitu. Jadi kita waktunya ini agak panjang itu dalam rangka melakukan penilaian terhadap masing-masing objek itu," ujar Asep seperti dikutip dari YouTube Metro TV dalam transkripnya.

"Ada 488 WC seperti artinya apakah memang sudah bisa dimulai, misalkan pemanggilan pihak-pihak, minimal kalau dilidik si sudah," katanya.

"Kemudian ini juga kan sudah pada tahap kita mencoba koordinasi dengan auditor atau pihak yang mendukung untuk mencoba berapa sih atau apa yang kira-kira di apa namanya tidak sesuai," jelasnya.

Sebagai masyarakat Bekasi, Hisar Pardomuan yang juga Ketua Ruang Jurnalis Nusantara (RJN) Bekasi Raya dalam pernyataan persnya mempertanyakan keseriusan KPK menangani kasus dugaan korupsi WC Sultan yang menelan anggaran Rp. 98 M di Kabupaten Bekasi.

"Bukankah KPK dalam menangani kasus WC Sultan Kabupaten Bekasi sudah berlangsung terlalu lama?," ujar Hisar.

"Kenapa dari tahun 2021 sampai 2023 KPK belum juga menuntaskan kasus dugaan korupsi ini?," herannya.

Oleh sebab karenanya, itulah alasan kami RJN Bekasi Raya bersama LSM Masyarakat Terpadu (Master) mengirimkan ucapan melalui karangan bunga kepada KPK," jelas Hisar.

Tujuannya, lanjut Hisar, KPK segera menuntaskan kasus toilet mewah ini agar masyarakat Bekasi mengetahui kepastian hasil penyelidikan KPK itu seperti apa.

"Masyarakat Kabupaten Bekasi jangan terus-menerus dibohongi apalagi dibodoh-bodohi. Ini dapat menimbulkan mosi tidak percaya pada KPK yang katanya lembaga independen, lembaga anti rasua. Maka buktikan hal tersebut," gusar Hisar.

"Diharapkan juga KPK tetap menjaga kredibilitas dan keprofesionalannya sebagai pemberantas korupsi," tegas Hisar.

Dikesempatan yang sama, dikatakan Arnol Ketua LSM Master bahwa pernyataan Asep Guntur itu tidak konsisten dan terkesan hanya menakut-nakuti para pihak karena sampai sekarang kabar kasus tersebut hilang begitu saja.

"Masyarakat sudah lama menunggu hasil penyelidikan kasus tersebut. Dan sebagai pejabat negara terlebih penegak hukum, seharusnya berhati-hati mengeluarkan statement," ujar Arnol.

"Karena setiap statement pejabat negara, terlebih penegak hukum, akan jadi pedoman masyarakat dan tentu saja akan ditunggu," jelasnya.

"Sama halnya dengan kasus pengadaan WC Sultan Kabupaten Bekasi ini, tentu masyarakat akan menunggu hasilnya dan beryakinan pasti ada tersangka mengingat pernyataan Asep Guntur Direktur Penindakan KPK itu sebelumnya," pungkasnya.

(Red,HmsRjn)

Mendagri Tekankan Otonomi Daerah Beri Implikasi yang Baik bagi Pemda

Mendagri Tekankan Otonomi Daerah Beri Implikasi yang Baik bagi Pemda (Puspen Kemendagri)

MAKASSAR-gardakeadilannews.com

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian menekankan penerapan otonomi daerah (otda) memberi implikasi yang baik bagi pemerintah daerah (pemda).

Dia mengatakan, apa pun dinamika yang terjadi semenjak praktik otda di implementasikan, telah membuat daerah maju dan meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM).

“Memang otonomi daerah ini apa pun juga dinamikanya memberikan hasil yang baik. Terjadi pemekaran-pemekaran daerah-daerah otonomi baru, tadi sudah di sebutkan sejumlah provinsi, puluhan bahkan lebih dari 100 kabupaten/kota yang hadir, baru, terjadi perubahan percepatan pembangunan, IPM juga meningkat,” kata Mendagri saat memberikan amanat dalam puncak Peringatan Hari Otda XXVII di Anjungan Pantai Losari, Kota Makassar, Sabtu (29/4/2023).

Mendagri menyampaikan, tantangan dari otda ke depan yaitu terkait dengan format kewenangan. Mengutip pemikir dari Inggris Lord Acton, “power tends to corrupt; absolute power corrupts absolutely”, Mendagri mengatakan kewenangan jika tidak di berikan secara tepat baik sistem maupun orangnya maka akan berkecenderungan menyimpang.

“Otonomi daerah untuk daerah yang luas seperti Indonesia tepat untuk di laksanakan, yang perlu kita cari adalah format, sebesar apa dan kewenangan apa yang ada di tangan pusat, yang ada di tangan tingkat I, di tingkat II, sampai dengan desa. Format inilah yang perlu kita cari dan terus kita jaga,” terangnya.

Dia menambahkan, sistem desentralistik dari otda juga telah memberikan kesempatan bagi banyak orang untuk tampil. Semua orang juga mempunyai kesempatan untuk menjadi kepala daerah, sehingga muncul “mutiara-mutiara terpendam”.

“Kepala daerah-kepala daerah yang mungkin dari proses birokrasi tidak akan pernah muncul, (tapi) bisa muncul, dan kita banyak pemimpin-pemimpin kita yang muncul mutiara-mutiara terpendam dari proses otonomi daerah (lewat) pilkada,” tuturnya.

(Red,*)

TAG : Mendagri

Puspen Kemendagri

Klarifikasi WaGub Jabar Kepada RJN Bekasi Raya Atas Video "Provokasi" Oleh Salah Satu Pengurus DKM Masjid Raya Al-Jabbar Bandung

Bandung - gardakeadilannews.com

Seperti dikutip dari Transkrip Chanel YouTube KBN Nusantara yang berjudul " BAK DISAMBAR PETIR !!TERBONGKAR SUDAH, INi Dia PENEBAR PROPGANDA yg PEGANG SNJTA !!

KBN Nusantara" yang mana dikatakan bahwa telah viral sebuah video dengan menampilkan beberapa orang yang memegang senjata laras panjang menebarkan propaganda yang menyuruh serta berbau teror dan mengancam memerangi orang-orang musyrik dan mengatakan membunuh itu lebih baik daripada dibunuh.

Adapun kutipan Transkip dari Chanel YouTube KBN Nusantara tersebut adalah kurang lebih sebagai berikut:

"Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bismillah alhamdulillah sholatu Wasallam yang memegang senjata laras panjang menebarkan propaganda yang menyuruh serta berbau teror lah ya mengancam memerangi orang-orang musyrik

mengatakan membunuh itu lebih baik daripada dibunuh yang viral videonya sejak kemarin sampai hari ini pun masih akhirnya diketahui

jati diri dan jejak digitalnya

Siapakah laki-laki itu terutama yang ngomong itu yang pidato tidak diduga sama sekali tidak menyangka sama sekali bahwa laki-laki ini ternyata adalah pengurus Majelis Ulama Indonesia dia adalah sekretaris umum MUI Kabupaten Sukabumi Jawa Barat dan yang lebih mencengangkan lagi yang lebih mengejutkan lagi saya mendapatkan informasi

dia ternyata juga pengurus DKM Masjid Raya Al Jabbar Bandung Jawa Barat dan seterusnya…"

Atas video viral yang sudah tersebar tersebut Wakil Gubernur Jawa Barat H. Uu Ruzhanul Ulum, S.E., pun memberikan tanggapan serta klarifikasinya.

"Dengan beredarnya video yang sekarang lagi viral yang berstatement yang seperti itu, saya tidak akan menjelaskan lagi karena memang sudah pada baca, pada tahu dan sudah pada lihat mungkin," ucap Uu Ruzhanul Ulum mengawali penjelasannya, Minggu (26/3/2023) siang.

"Tetapi saya akan mengklarifikasi karena ada kelompok-kelompok yang menyalahkan kami selaku Pemerintah Provinsi Jawa Barat karena itu termasuk pada salah satu pengurus di Masjid Al-jabbar ini, Masjid kebanggaan warga Jawa Barat, Masjid kebanggaan umat Islam yang begitu megah dan hebat dalam kepengurusannya ada yang membuat video yang seperti itu."

"Dan masyarakat, seolah-olah kami yang disalahkan dan terutama ini pimpinan kita semua, pimpinan Jabar yaitu Muhammad Ridwan Kamil sebagai Gubernur"

"Seolah-olah dia yang memasukkan orang tersebut, seolah-olah Pak Emil memberikan peluang ya, atau bagaimana yah terserah. Yang jelas Pak Gubernur kita disalahkan dalam hal ini," ujar H. Uu.

"Saya sebagai Wakil Gubernur yang sangat memahami tentang kesibukan Pak Gubernur, tentang komonikasi dengan siapapun, maka saya menyampaikan bahwa untuk menyusun kepengurusan Masjid Al-jabbar tidak semuanya mutlak Pak Emil yang menentukan."

"Tidak semuanya Pak Gubernur yang menentukan orang-orangnya karena beliau sebagai pemimpin provinsi yang sangat besar dengan berbagai macam komunitas termasuk diantaranya komunitas ormas Islam dan kelembagaan-kelembagaan yang lainnya, maka Pak Gubernur membuat organisasi tersebut adalah organisasi yang dimiliki oleh bersama dan diisi oleh seluruh orang yang mewakili dari berbagai macam ormas dan komunitas."

"Ada yang dari Nahdhatul Ulama, ada yang dari Muhammadiyah, Persis ataupun ormas-ormas Islam yang lain yang ada di situ. Dan juga ada yang mewakili dari kepengurusan MUI Kabupaten/Kota se-Jawa Barat yang dimana usulan tersebut adalah dari MUI Kabupaten/Kota," jelas H. Uu.

"Jadi Pak gubernur tidak tahu dan mungkin tidak paham siapa yang diusulkan oleh Kabupaten A dari unsur MUI siapa yang diusulkan Kabupaten B dari MUI termasuk mungkin bisa saja dari ormas Islam pun kalau memang mungkin orangnya belum dikenal, Pak Gubernur tidak paham termasuk orang yang sekarang sedang viral adalah salah satunya ataupun termasuk kepengurusan Al-jabbar," jelasnya.

"Saya sampaikan bahwa yang mengusulkan orang yang saya sampaikan tadi, kami yakin Pak Gubernur tidak kenal, baik secara pribadi ataupun latar belakang dan yang lainnya, karena rekruitmen pengurus DKM Al-jabbar adalah usulan dari yang disampaikan tadi."

"Memang diakui ada yang diusulkan oleh Pak Gubernur termasuk juga diusulkan oleh saya, ada. Begitu. Tetapi disaat ada salah satu anggota pengurus DKM Al-jabbar yang viral, ya mohon maaf," tegasnya.

"Saya sebagai Wakil Gubernur perlu menyampaikan bahwa itu kami yakin Pak gubernur tidak tahu orang tersebut masuk kepada wilayah-wilayah yang menurut masyarakat hal itu tidak pantas untuk menjadi pengurus DKM Al-jabbar."

"Dan kami yakin kalau itu sudah terjadi dan membuat kegaduhan dan masyarakat tidak sependapat ada orang-orang yang membuat kekacauan kegaduhan dan provokator, provokasi dimasukkan ke pengurus DKM Al-jabbar, gak susah, tinggal dirubah tinggal diganti."

"Tetapi perubahan dan penggantian ini mungkin Pak Gubernur juga tidak serta merta tetapi berkoordinasi dan berkomunikasi dengan orang yang mengusulkan karena Pak Gubernur ingin orang-orang yang ada didalamnya adalah orang-orang yang merasa memiliki dan mewakili gitu."

"Sebenarnya Pak gubernur bisa saja langsung coret dan ganti dengan kewenangannya tapi tidak seperti itu. Dan itu akan menjadikan masukan bagi kami dan juga kami akan sampaikan kepada Pak Gubernur tentang hal itu."

"Saya sebagai orang dekat ya. Pak Emil dan saya sebagai teman seperjuangan insyaallah beliau akan bijaksana apalagi beliau sangat responsif terhadap masyarakat Jabar, aspirasi dan keinginan yang bergejolak ya insyaallah dan sekaligus terimakasih atas masukan-masukan dari masyarakat"

"Ini menunjukkan masyarakat terasa memiliki terhadap Mesjid Al-jabbar dan Jawa Barat.

Adapun kekhilafan dan kealpaan seorang pimpinan hal itu memang manusia. Tidak ada yang sempurna. Kesempurnaan adalah milik Allah. Al-insan …manusia tempat salah, kekhilafan dan kealpaan," urai H. Uu.

"Karena itu kami ucapakan terima kasih. Ini semua merupakan bukti ya, masyarakat Jabar memiliki keperdulian terhadap Jabar itu sendiri termasuk Masjid Al-jabbar," tutur Uu Ruzhanul Ulum mengakhiri. ( Red,* / RJN )

Jokowi: Dunia Pers Sedang Tidak Baik-baik Saja

Jakarta-gardakeadilannews.com

Presiden Joko Widodo (Jokowi) menilai dunia pers saat ini tidak sedang baik-baik saja. Kenapa?

"Pada hari peringatan Hari Pers Nasional sekarang ini saya ingin mengatakan bahwa dunia pers tidak sedang baik baik saja. Saya ulang, dunia pers sedang tidak baik baik saja," kata Jokowi dalam sambutannya Puncak Peringatan Hari Pers Nasional Tahun 2023 di Medan, Sumatera Utara, Kamis (9/2/2023).

"Dulu isu utama dunia pers adalah kebebasan pers. Selalu itu yang kita suarakan. Tapi sekarang apakah isu utamanya tetap sama? Menurut saya sudah bergeser. Karena kurang bebas apalagi kita sekarang ini. Pers sekarang ini mencakup seluruh media informasi yang bisa tampil dalam bentuk digital. Semua orang bebas membuat berita dan sebebas-bebasnya," tutur dia.

Menurut Jokowi, masalah utama dalam dunia pers saat ini adalah pemberitaan yang bertanggung jawab. Sebab, lanjut dia, saat ini media sosial dan platform asing membombardir masyarakat dengan berita yang mementingkan sisi komersial semata.

"Sekarang ini masalah yang utama, menurut saya adalah membuat pemberitaan yang bertanggung jawab. Karena masyarakat kebanjiran berita dari media sosial dan media digital lainnya, termasuk platform-platform asing. Dan umumnya tidak be-redaksi, atau dikendalikan oleh AI. Algoritma raksasa digital cenderung mementingkan kepentingan sisi komersial saja dan hanya akan mendorong konten-konten recehan yang sensasional," papar Jokowi.

Jokowi melanjutkan, banyak berita yang beredar di media sosial juga mengorbankan kualitas jurnalisme. Dia pun meminta hal seperti ini tidak mendominasi kehidupan bangsa Indonesia.

"Sekarang ini banyak sekali, dan mengorbankan kualitas isi dan jurnalisme autentik, ini yang kita akan semakin kehilangan. Hal semacam ini tidak boleh mendominasi kehidupan masyarakat kita. Media konvensional yang beredar semakin terdesak dalam peta pemberitaan," ujar dia.

(Red,*)

Presiden Jokowi akan Terbitkan Inpres Pembangunan Jalan Daerah

Sementara itu, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono dalam keterangannya menyebutkan bahwa sejak April 2022 lalu, pemerintah telah menyiapkan inpres yang di dalamnya terdapat rincian prioritas jalan daerah.

Jakarta-gardakeadilannews.com

Presiden Joko Widodo akan menerbitkan instruksi presiden (inpres) sebagai petunjuk pelaksanaan kebijakan pembangunan jalan daerah. Hal tersebut berdasarkan hasil keputusan pada rapat terkait percepatan pembangunan jalan daerah yang dipimpin oleh Presiden Jokowi bersama beberapa menteri terkait di Istana Merdeka, Jakarta, pada Rabu, 25 Januari 2023.

“Tadi telah diputuskan akan ada inpres untuk jalan daerah yang ruas-ruas jalannya tentu akan diputuskan bersama, dalam hal ini leading sector-nya adalah Kementerian PUPR,” ujar Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Suharso Monoarfa dalam keterangannya usai mengikuti rapat internal bersama Presiden Jokowi.

Suharso menyebutkan bahwa hanya sekitar 42 persen dari 480 ribu kilometer jalan kabupaten/kota di seluruh Indonesia yang saat ini dikategorikan dalam kondisi mantap. Oleh karena itu, pemerintah akan membantu membangun jalan daerah yang berstatus tidak mantap hingga mencapai target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) sebesar 65 persen pada tahun 2024 mendatang.

“Kita akan memulai dengan membantu sekitar hampir 9 ribuan kilometer jalan dari yang diusulkan kira-kira sekitar 32.000 kilometer,” ungkap Suharso.

Sementara itu, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono dalam keterangannya menyebutkan bahwa sejak April 2022 lalu, pemerintah telah menyiapkan inpres yang di dalamnya terdapat rincian prioritas jalan daerah. Menurut Basuki, jalan daerah yang diprioritaskan adalah jalan yang terhubung dengan kawasan-kawasan industri.

“Kita putuskan waktu itu inpresnya supaya kita tahu persis jalan-jalan nasional, jalan provinsi, kabupaten/kota ini yang prioritasnya yang menuju ke kawasan-kawasan industri,” ucap Basuki.

Basuki juga menjelaskan bahwa melalui inpres tersebut, Presiden ingin agar pemerintah pusat dapat membantu percepatan perbaikan jalan-jalan daerah. Presiden tidak ingin perbaikan jalan daerah yang menjadi prioritas terhambat karena anggaran yang terbatas.

“Dulu ada yang (bawa) jeruk sampai sini, itu karena tidak ditangani dengan baik karena anggaran, bukan enggak ada prioritas. Tapi memang anggarannya infrastuktur ini mahal, (anggaran) kabupaten/kota terbatas,” tutur Basuki.

Basuki pun menyebut bahwa Presiden Jokowi telah menginstruksikan jajarannya untuk mempersiapkan anggaran percepatan perbaikan jalan daerah sebesar Rp32,7 triliun. Anggaran tersebut telah melalui proses evaluasi agar tidak tumpang tindih dengan Dana Alokasi Khusus (DAK) maupun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang telah dialokasikan.

“Anggarannya tadi diusulkan dan disepakati Rp32,7 triliun,” ucap Basuki.

(Red,*)

Sumber : BPMI Setpres

Program PTSL,Rumah Ibadah Disertifikasi agar tidak terjadi Diskriminasi.

Gardakeadilannews.com

Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengaku sedih dengan kondisi kebebasan beribadah di Indonesia. Hal ini Kepala Negara sampaikan pada Rakornas Forkompimda pada 17 Januari 2023 silam di Sentul.

Mengenai concern Presiden tersebut, Menteri ATR/Kepala BPN Hadi Tjahjanto pun sependapat, bahwa masih ada warga yang kesulitan beribadah. Hal ini tentu sangat menyedihkan, lantaran kebebasan beribadah itu dijamin konstitusi.

Atas dasar itu, Kementerian ATR berupaya mencari solusi atas permasalahan tempat ibadah. “Hari ini kita menandatangani Nota Kesepahaman (MoU) antara ATR/BPN dan Wali Gereja Indonesia, salah satu langkah untuk menjamin terpenuhinya hak warga negara untuk beribadah,” ujar Hadi Tjahjanto dalam keterangannya, Selasa (24/1).

Penandatanganan MoU dilakukan oleh Ketua Umum Konferensi Waligereja, Mgr. Antonius Subianto, dan Menteri ATR/BPN, Marsekal Hadi Tjahjanto. Hadi memastikan Kementerian ATR/BPN berkomitmen dalam melakukan percepatan sertifikasi terhadap rumah-rumah ibadah dan melaksanakan MoU dengan berbagai organisasi keagamaan.

Hadi yang dalam kesempatan tersebut didampingi Wakil Menteri ATR/BPN, Raja Juli Antoni menyampaikan bahwa seluruh rumah ibadah, termasuk gereja akan dikawal dan disertifikasi seluruhnya. “Melalui program PTSL (Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap), semua rumah ibadah akan disertifikasi tanpa terkecuali dan tanpa diskriminasi,” tegasnya.

Hadi menjelaskan, negara hadir dalam melindungi aset lembaga atau organisasi guna mendapat kepastian hukum. Sebab Hadi menemukan ada rumah ibadah yang awalnya aman, tetapi di kemudian hari terdapat gangguan.

“Salah satu kerisauan Pak Jokowi adalah saat melihat ada orang hendak beribadah tapi dilarang. (MoU) Ini salah satu upaya kita untuk melakukan pendataan dan sertifikasi aset-aset KWI agar tidak diganggu lagi oleh mafia tanah. Juga untuk memberikan kepastian hukum agar warga KWI lebih aman dan nyaman beribadah, jika nanti masih ada lagi mafia tanah akan saya gebuk,” pungkasnya.

Sebagai informasi, sebelum dengan Konferensi Wali Gereja Indonesia (KWI), Kementerian ATR/BPN juga telah melaksanakan penandatanganan MoU dengan Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (NU), Persekutuan Gereja-gereja di Indonesia (PGI), serta Gereja Masehi Advent Hari ketujuh(GMAHK)

(RED,*)

Dapur santri Indonesia (Dsi) akan menjadi satu satunya wadah untuk peduli dengan sosial dan kemanusiaan.

Dapur santri Indonesia(DSI) berdiri sejak tahun 2016 dan sudah berumur tujuh (tahun).dalam kegiatannya selalu membantu dan menolong sesama dalam bentuk sosial, agama, budaya

Jakarta-gardakeadilannews.com

Dapur santri Indonesia didirikan oleh pengiat sosial yaitu bambang sudiyono dan lebih akrab dipanggil "bang yon"pada tahun 2016 silam dan langsung beliau yang menjadi ketua umum."pungkas BS"

Dalam pembaharuannya dapur santri Indonesia akan lebih baik lagi kedepannya....selama ini (BS) bambang sudiyono akan   membentuk kepengurusan yang baru yaitu perluasan untuk 38 provinsi di Indonesia 

DSI ini sudah banyak membantu pasienya yang dikategorikan orang tidak mampu dan penyakit keras (berbahaya). 

Contoh penyakit yang sering dibantu oleh (DSI)dapur santri indonesia 

1.kangker stadium lanjut

2.paru-paru

3.gagal ginjal

4.bocor jantung 

5.dll.

Dapur santri indonesia akan menambah dan mengulurkan tanganya  atau melebarkan sayapnya untuk lebih banyak lagi membantu orang - orang yang membutuhkan. 

Kami segenap pengurus dapur santri indonesia (DSI) mengajak saudara - saudari mari kita bersama- sama meringankan beban mereka cuma hanya dengan Rp.1000 rupiah yang Anda sisi kan. 

Dengan Rp. 1.000 rupiah anda telah membantu meringankan beban mereka contoh : 

1.donasi Rp. 1000

2.bantuan bencana alam

3.penanganan orang sakit

4.pendidikan

5.yatim piatu

6.kaum duafa (divable) 

Dll. 

Kami segenap pengurus DSI (dapur santri indonesia) mengucapkan banyak Terima kasih untuk para donatur dan hamba Allah ( orang baik) yang selama ini telah membantu yayasan ini. 

Doa kami dan segenap pengurus... Agar dapur santri indonesia lebih banyak lagi dikenal di daerah-daerah terpencil yang masih belum terjamah atau mendapatkan pertolongan.(Red,*)

1 Abad NU Presiden Joko Widodo Hari ini Berkunjung ke Banyuwangi

Banyuwangi-Jatim-gardakeadilannews.com

Presiden RI Joko Widodo hari ini dijadwalkan menghadiri Festival Tradisi Islam Nusantara di Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur, Senin malam ini, dalam rangkaian kegiatan peringatan 1 Abad Nahdlatul Ulama (NU), bertempat di Stadion Diponegoro Banyuwangi 09/01/2023.

Pengurus PBNU dan dan Tokoh NU telah tiba di Kabupaten Banyuwangi, di antaranya Ketua Umum PBNU KH Yahya Cholil Staquf dan Ketua Badan Pengembangan Inovasi Strategis PBNU, Zanuba Arifah Hafsoh alias Yenni Wahid.

Ketua Umum PBNU, KH Yahya Cholil Staquf dalam keterangan tertulisnya mengatakan, Banyuwangi sengaja dipilih sebagai salah satu lokasi peringatan 1 Abad NU karena memiliki tradisi dan akar historis cukup kuat dalam tradisi ke-Islamannya.

“Apalagi di sini merupakan tempat lahirnya shalawat Badar. Nanti, pada acara ini PBNU akan memberikan penghargaan kepada mendiang KH Ali Manshur sebagai penggubah shalawat yang menjadi ciri khas warga Nahdliyin,” ujar KH Yahya.

Festival Tradisi Islam Nusantara (FTIN) akan digelar di Stadion Diponegoro Banyuwangi pada Senin 9 Januari 2023, pukul 19.00 WIB.

FTIN akan diisi dengan berbagai pertunjukkan kolosal, di antaranya Lalaran Alfiyah Kolosal yang melibatkan lebih dari 500 santri. Mereka akan membawakan tradisi menghafal nadzam ilmu nahwu tersebut secara artistik dengan sentuhan berbagai budaya nusantara.

Selain itu, juga akan ditampilkan kreasi hadrah nusantara. Tampilan spektakuler ini akan diikuti oleh 300 penabuh rebana dan 500 penari yang membawakan ragam tari daerah berbasis Islam di nusantara.

Tak hanya itu, juga akan digelar simposium yang melibatkan 25 cendikiawan dan budayawan berlatar Nahdliyin dari seluruh Indonesia. Selanjutnya, acara akan ditutup dengan monser shalawat bersama Habib Syech bin Abdul Qodir As-Segaf.(Red,*)

Kapolri Instruksikan Kapolda Sampai Kapolsek Laksanakan Jumat Curhat, Selesaikan Masalah Masyarakat.

Jakarta-gardakeadilannews.com

Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo meluncurkan program ‘Jumat Curhat’. Program ini merupakan kegiatan jajaran kepolisian yang terjun langsung menyerap aspirasi hingga menyelesaikan masalah yang dihadapi masyarakat.

“Saya minta kepada seluruh pimpinan wilayah dari mulai Polda hingga Polsek untuk melaksanakan kegiatan turun langsung dalam kegiatan, salah satunya ‘Jumat Curhat’,” ucap Kapolri dalam video yang diunggah dalam akun instagramnya, @ListyoSigitPrabowo, seperti dikutip, Jumat (6/12/2023).

Kapolri meminta kepada Kapolda hingga Kapolsek untuk bisa terjun langsung, menyelesaikan setiap masalah dihadapi masyarakat pada saat kegiataan ‘Jumat Curhat’ berlangsung.

“Untuk bertemu langsung dengan masyarakat, sehingga dapat menampung aspirasi dan kemudian bisa menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang bisa diselesaikan pada saat terjadi kegiatan-kegiatan pertemuan tersebut,” papar Kapolri.

Kapolri juga meminta kepada personelnya untuk bisa menghadiri setiap undangan masyarakat. Hal itu sebagai berkomitmen Polri terus memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.

“Dan kegiatan-kegiatan lain yang tentunya terus kita lakukan baik dalam bentuk rilis, dorstop, dan berbagai kegiatan mengahdiri undangan masyasrakat maupun dari media,” tegas kapolri.

Kapolri menegaskan, kegiatan ‘Jumat Curhat’, merupakan program yang menyerap dan menyelesaikan masalah masyarakat secara langsung di lapangan.

“Program Jumat Curhat sebagai upaya Polri hadir untuk menyerap aspirasi masyarakat guna menyelesaikan permasalahan di lapangan,” tulis Kapolri dalam akun instagramnya.(Red,*)

Rakernas Kejaksaan RI 2023, Kejati Sumut Raih 4 Penghargaan

Jakarta-gardakeadilannews.com

Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara Idianto, SH, MH memperoleh Peringkat I Kategori Kajati Tipe A Teraktif dalam mengikuti Ekspose Keadilan Restoratif, pasca pelaksanaan Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Kejaksaan RI Tahun 2023 yang berlangsung dari tanggal 4-6 Januari 2023 di Jakarta.

Saat dikonfirmasi wartawan, Kasi Penkum Kejati Sumut Yos A Tarigan, SH,MH, Jumat (6/1/2023) membenarkan bahwa Kajati Sumut Idianto berhasil membawa nama harum Kejati Sumut dan menerima 4 piagam penghargaan.

“Penghargaan yang diterima Kejati Sumut adalah Peringkat I Kategori Kajati Tipe A Teraktif dalam mengikuti Ekspose Keadilan Restoratif, Peringkat III Kategori Kejati Tipe A dengan Implementasi Keadilan Restoratif Teranyar,” kata Yos A Tarigan.

Dan penghargaan lainnya, lanjut Yos memperoleh Peringkat 2 Nasional Bidang Pidmil kategori terbanyak dalam koordinasi potensi perkara koneksitas.

Selain penghargaan tersebut, Kejari Langkat yang berada di wilayah hukum Kejati Sumut juga memperoleh Peringkat II Nasional Kejari dengan implementasi keadilan restoratif terbanyak.

“Semoga dengan penghargaan yang dipeloreh, seluruh jajaran semakin terpacu untuk menjngkatkan kinerja dan bisa memperoleh penghargaan lebih baik lagi di masa mendatang, ” tandas Yos A Tarigan.(Red,*)

Akibat Sungai Bekasi Tercemar Dalam Waktu Dekat KLHK RI Akan Sidak Ke Perusahaan Nakal,Kawali & RJN Bekasi Raya Ambil Sikap

Sungai Kab Bekasi tercemar limbah

Bekasi-gardakeadilannews.com

Koalisi Kawali Indonesia Lestari Kabupaten Bekasi telah memberikan pernyataan bahwa semua sungai di Kabupaten telah tercemar limbah industri.

Hal itu terjadi akibat kurangnya penataan dan pemantauan terhadap perusahaan yang ada di Kabupaten Bekasi oleh Pemerintah Kabupaten Bekasi yang dianggap Koalisi Kawali Indonesia Lestari sebagai penyumbang terbesar pencemaran.

Maka sebagai bentuk kepeduliannya terhadap lingkungan, Koalisi Kawali Indonesia Lestari Kabupaten Bekasi telah melaporkan sebanyak 4 perusahaan kepada Pemerintah Kabupaten Bekasi dalam hal ini ke Penegak Hukum Dinas Lingkungan Hidup dan 1 perusahaan lainnya kepada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI.

Berdasarkan hasil pengawasan insidental, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bekasi telah menutup 3 lubang pembuangan limbah perusahaan tanpa memberi tindakan hukum yang tegas.

Sedangkan 1 perusahaan yang diserahkan kepada Dinas Lingkungan Hidup Propinsi Jawa Barat yang merupakan kewenangannya, juga belum diberikan sanki tegas hingga saat ini.

Yopi Oktavianto sebagai Ketua Koalisi Kawali Indonesia Lestari Kabupaten Bekasi sangat menyayangkan hal itu sebab tidak memberikan efek jera terhadap pelaku perusak lingkungan yang ada di Kabupaten Bekasi.

"Seharusnya perusahaan tersebut diberikan sanki berat sesuai dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan Lingkungan Hidup," ujar Yopi Oktavianto.

"Jika hal tersebut tetap dibiarkan seperti itu, kedepannya Kabupaten Bekasi tetap akan menjadi daerah yang paling tercemar sungai sungainya," tegas Yopi.

Oleh karenanya, Yopi Oktavianto menghimbau kepada seluruh masyarakat Kabupaten Bekasi untuk tidak berdiam diri dan ikut aktif melapor apabila melihat perusahaan-perusahaan tidak bertanggung jawab dan melakukan perusakan lingkungan.

Yopi Oktavianto menegaskan bahwa pihaknya tidak melarang siapapun untuk berinvestasi di Kabupaten Bekasi.

"Tapi kami akan melarang dan melawan terhadap siapapun yang melakukan perusakan terhadap lingkungan hidup. Dan jika sungai di Kabupaten Bekasi masih tetap tercemar maka selama itu pula moral kalian rendah," sebut Yopi.

Dikesempatan yang sama, Hisar Pardomuan Ketua Ruang Jurnalis Nusantara (RJN) Bekasi Raya kepada awak media menyampaikan bahwa menurut infomasi dari sumber yang dapat dipercaya, Kabupaten Bekasi terdapat kurang lebih 7000 perusahaan, baik yang di kawasan maupun di luar kawasan.

"Akan tetapi hanya kurang lebih 10 % dari keseluruhan perusahaan (pabrik) itu yang memiliki Unit Pengelolahan Air Limbah (UPAL)," kata Hisar.

"Disinilah Pemerintah Kabupaten Bekasi kami minta keseriusan dan ketegasannya dalam memberikan sanksi berat terhadap perusahaan nakal yang dengan sengaja membuang limbah berbahayanya ke aliran sungai. Bukan sekedar sanksi ringan ataupun sanksi administrasi saja," gerutu Hisar.

"Sebab tidak menutup kemungkinan dengan persentase minim antara perusahaan yang memiliki dengan perusahaan yang tidak kelengkapan ijin itu dijadikan ajang manfaat oleh oknum-oknum pejabat nakal maupun pegawai DLH Kabupaten Bekasi," kesal Hisar.

Hisar juga berharap dan menuntut ketegasan serta konsekuennya Pj. Bupati Bekasi Dani Ramdan menegakkan Perda dalam pemberian sanksi terhadap oknum perusahaan nakal tersebut.

"Bukan memanfaatkan perusahaan nakal itu untuk kepentingan pribadi atau kelompoknya dengan mengabaikan keberlangsungan dan kelestarian ekosistem sungai dan lingkungan hidup sekitarnya," pungkas Hisar.

(Humas RJN,Red.)

Presiden Jokowi Terbitkan Perpres Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik!

Mahfud Md (Dok. Kemenko Polhukam)

Jakarta-gardakeadilannews.com 

Presiden Joko Widodo (Jokowi) menerbitkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 132 Tahun 2022 tentang Arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Nasional. 

Menko Polhukam Mahfud Md mengatakan Perpres ini telah resmi ditandatangani Jokowi.

"Ini sudah dirilis dan ditandatangani oleh presiden dan sudah masuk ke dalam lembaran negara, yaitu Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 132 Tahun 2022 tentang Arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Nasional," kata Mahfud dalam keterangannya, Jumat (23/12/2022).

Mahfud mengatakan pemerintah telah lama menyiapkan rancangan perpres tersebut. Perpres ini disebut mengatur aliran tugas pemerintahan dan aliran dana negara.

"Jadi Saudara benar memang pemerintah sudah lama menyiapkan rancangan perpres ini dan ini tebal sekali, karena mengatur semua sistem aliran tugas, aliran dana bagaimana caranya dan sebagainya, karena ini sebagai satu sistem rasanya agak sulit untuk orang melakukan korupsi dalam penggunaan anggaran negara. Karena kalau sistem begini, kalau ini dilanggar yang lain macet semua dan itu akan ketahuan macetnya dimana, dan ini yang sekarang sudah dibuat oleh pemerintah," tuturnya.

Selain itu, sistem berbasis elektronik ini disebut dapat menutup celah korupsi. Tidak hanya itu, pemerintahan juga disebut dapat berjalan lebih efektif dan efisien.

"Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik untuk digitalisasi agar bisa menutup sebanyak mungkin celah-celah korupsi dengan proses penggunaan uang negara dan jalannya pemerintahan," kata Mahfud.

"Sehingga kalau pemerintah menyatakan kita akan membuat digitalisasi pemerintahan itu adalah maksudnya agar pemerintah lebih efektif lebih efisien dan menutup sedapat mungkin celah-celah korupsi," ujarnya.

Mahfud menyebut pencegahan dan penindakan yang dilakukan oleh KPK maupun Kejaksaan Agung tidak akan diganggu. Namun dengan adanya perpres ini diharapkan jumlah kasus korupsi akan semakin berkurang.

"Pemberantasan korupsi dalam bentuk pencegahan dan penindakan dilakukan oleh KPK,Kejaksaan Agung, kepolisian, itu silakan berjalan tidak akan diganggu. Tapi mudah-mudahan kasusnya akan semakin kecil manakala Perpres 132 mulai bekerja atau dilaksanakan secara efektif," imbuhnya.

(Red,*)

HKSN Ke 65 dan Hari Disabilitas Internasional Bali Menjadi Tuan Rumah Acara Kegiatan.

Bali-gardakeadilannews.com

Peringatan Hari Kesetiakawanan Sosial Nasional (HKSN) yang ke 65 dan Hari Disabilitas Internasional tahun 2022 dengan mengajar Tema ” Bangkit Bersama Membangun Bangsa”, yang digelar serentak di Alun-alun Ida Dewa Agung Jambe Klungkung Provinsi Bali pada Senin, 20/12/2022.

Acara tersebut dihadiri oleh, Mentri Sosial RI Tri Rismaharini ,Wakil Gubernur Bali Tcokorda Oka Artha Ardana Sujwati, Ketua Umum Perkumpulan Penyandang Disabilitas Indonesia (PPDI)H.Norman Yulian dan para tamu undangan serta warga penyandang disabilitas.

"Dalam gelaran acara tersebut Mensos melakukan zoom meeting secara serentak di seluruh Kabupaten dan Kota se- Provinsi Bali tentang perayaan Hari Disabilitas secara bersama- sama,dan beberapa daerah baik dari relawan, donatur, dan pihak swasta secara bersamaan memberikan bantuan kepada penyandang disabilitas .

Mensos Tri Rismaharini memberikan sendiri memberikan Bantuan Asistensi Rehabilitas Sosial (Atensi) kepada warga penyandang disabilitas 1 (satu) unit Cator (Motor roda tiga)

Ketua Umum PPDI H.Norman Yulian saat dijumpai awak media menyampaikan , bahwa di Indonesia sudah tidak boleh lagi adanya diskriminasi terhadap kaum disabilitas.

” Sudah tidak adalagi perbedaan, dalam kesempatan maupun hak- hak sebagai Waga negara, kata H.Norman Yulian, (20/12).

Salah satu warga penyandang disabilitas Anak Agung Gede Adiputra, yang mendapatkan bantuan berupa motor roda tiga mengucapkan rasa terimakasihnya kepada Mensos Tri Rismaharini,

“Terimakasih kepada Ibu Mentri Sosial Tri Rismaharini yang sudah memberikan batuan motor niaga ini, semoga menjadi manfaat dan keberkahan, ucapnya, dengan rasa gembira dan haru, dalam acara tersebut.

(Red,*)

Menteri Sosial RI Hadiri Peringatan Hari Disabilitas Internasional Tahun 2022 Di Departemen Sosial Kota Bekasi

Bekasi-gardakeadilannews.com

Hari disabilitas Internasional ini

mengambil tema Indonesia bebas pasung, Indonesia_mendengar, dan Indonesia_Melihat yang telah diaplikasikan langsung pemberian alat untuk mendengar dan alat tongkat jalan untuk tuna netra.

Dalam kesempatannya, Plt. Wali Kota Bekasi mengucapkan terima kasih atas kehadirannya untuk Menteri Sosial Republik Indonesia di Kota Bekasi dalam rangka Hari Disabilitas Internasional, berharap dengan adanya peringatan ini mampu mensinergitaskan antara Pemerintah Kota Bekasi dengan pusat dalam bentuk bantuan bantuan untuk para penyandang disabilitas dimana saja termasuk di daerah Kota Bekasi.

“Kita selalu doakan untuk ibu Mensos, untuk selalu sehat dan kuat dalam upaya kerja keras untuk Indonesia, terpenting Kota Bekasi akan selalu ikut serta dalam program program terbaik dari Kementerian Sosial.” Ujar Tri.

Tri Rismaharini dalam sambutannya memaparkan masalah sosial bisa disebabkan banyak faktor yakni faktor ekonomi kemiskinan dan faktor biologis seperti penyakit atau cacat tubuh, dalam hal ini pada peringatan Hari Disabilitas Internasional kita membantu para penyandang disabilitas untuk tetap berperan aktif di kehidupan bermasyarakat.

Saat kedatangan Menteri Sosial RI, beliau langsung menghampiri para penyandang disabilitas dari para Tuna Netra yang diberikan secara langsung berupa alat tongkat adaftif dengan sensor bunyi jika ada benda atau halangan di depannya. Berikut juga untuk para penyandang tuna rungu yang langsung diberikan alat pendengar dan langsung diperiksa oleh dokter spesialis.

Tidak hanya itu, dalam hari disabilitas tersebut juga diberikan bantuan untuk para ODGJ di Kota Bekasi yang berada di rumah singgah Kota Bekasi. Rumah singgah tersebut juga diberikan pelatihan menjahit, loundrry dan tata rias.

Dalam kesempatan ini, Menteri Sosial dengan Plt. Wali Kota Bekasi berharap dengan kepedulian Pemerintah Daerah maupun pusat untuk program program sosial. (Red,*)

(ADV_HUMAS)

2022 Suatu Tahun Perdana,Wartawan dan LSM Se-Bekasi Raya Mengelar Perayaan Natal Kesehatian.

CikPus Kab.Bekasi-gardakeadilannews.com

Dalam rangka memperingati kelahiran Tuhan Yesus Kristus, Panitia Perayaan Ibadah Natal Wartawan dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) se-Bekasi Raya menggelar Perayaan Natal Kesehatian 2022.

Perayaan Natal tahun 2022 tepatnya sabtu 10 Desember berlangsung di Gedung Swatantra Wibawa Mukti, Komplek Perkantoran Pemerintah Daerah Kabupaten Bekasi, Jawa Barat.

Acara tersebut bertemakan, Melalui Natal Ini, Mari Kita Mempererat Persaudaraan dan Saling Mendukung di Dalam Kasih Kristus. “Supaya Mereka Menjadi Satu” (Yohannes 17 Ayat 21).

Dalam sambutannya, Ketua Panitia Pelaksana, Carles Panjaitan mengucapkan terimakasih kepada para tamu undangan baik dari rekan wartawan maupun LSM se-Bekasi Raya yang telah menyempatkan hadir di acara Perayaan Natal Kesehatian tahun 2022.

“Saya sebagai panitia berharap agar perayaan Natal perdana di tempat ini menjadi perayaan yang pertama dan seterusnya pada tahun tahun yang akan datang,”ujarnya.

Sementara itu, Penasehat Perayaan Natal, Ir. Adon Walfares Ompusunggu dalam sambutannya juga mengucapkan terimakasih kepada Panitia penyelenggara dengan segala upayanya, sehingga acara ini dapat berjalan dengan baik dan lancar.

“Sekali lagi terimakasih untuk para panitia,” ucap Ardon yang disertai dengan tepuk tangan dari tamu undangan yang hadir.

Selain itu, Ardon menceritakan perjalanan cikal bakal acara tersebut terjadi, yang berawal munculnya ide dari beberapa orang yang mempunyai niat baik untuk menyelenggarakan kegiatan Perayaan Ibadah Natal Wartawan dan LSM se-Bekasi Raya.

“Dan dari segala keterbatasan, kita bisa diskusikan, sehingga acara ini dapat terselenggara dengan sangat baik, dan terimakasih atas sumbangan yang sudah di berikan untuk acara ini baik itu secara materil, moril maupun ide dan lainnya,”ungkap Ardon.

Penasehat Perayaan Natal, Melody Sinaga menyampaikan Perayaan Natal tahun ini adalah perayaan perdana yang diadakan oleh Wartawan dan LSM se-Bekasi Raya di komplek Perkantoran Pemerintah Daerah Kabupaten Bekasi.

“Semoga acara ini menjadi cikal bakal agenda rutin ke depan dan siapapun yang akan menjadi panitia, percayalah momen ini akan dijadikan oleh kawan kawan menjadi momentum bagaimana semeriah mungkin di tahun depan,

Masih sambung nya ,

“Yang pasti natal ini kita ambil menjadi sebuah momentum. Bagaimana menebar kasih sekaligus menjalin persatuan dan kesatuan di Kabupaten Bekasi Karena lewat persatuan dan kesatuan apapun kesulitan pasti bisa kita atasi,itulah makna Natal kesehatian yang dibuat oleh panitia natal Kesehatian tahun 2022,Tutupnya.

(Tangi,hmsrjn)

Mendagri Lantik Pj Gubernur Papua Barat Daya

Jakarta-gardakeadilannews.com

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian meminta Penjabat (Pj) Gubernur Papua Barat Daya yang baru saja dilantik, Muhammad Musa'ad untuk menjaga stabilitas politik di daerah tersebut.

Tito juga meminta agar Musa'ad segera menentukan jajaran pemerintahan di provinsi terbaru itu.

Kepercayaan pimpinan negara Bapak Presiden kepada Bapak agar  dimanfaatkan sebaik mungkin untuk dapat mempercepat pembangunan di Papua Barat Daya," ujar Tito usai pelantikan di Kantor Kemendagri, Jakarta, (9/12).

Stabilitas politik dan keamanan di sana tolong dijaga, semua pihak terutama forkopimda, semua tokoh-tokoh, baik tokoh formal maupun informal, rekan-rekan bupati, wali kota, DPRD termasuk juga berhubungan baik dengan induknya Papua Barat di semua tingkatan," tegasnya. 

"Saya minta tolong kepada rekan-rekan bupati, wali kota untuk komitmen pada komitmen awal pada saat persiapan untuk mempermudah pekerjaan dari pj gubernur untuk mengoperasionalkan segera provinsi ini," ungkap Tito.

"Dan kemudian kami mohon dukungan Bapak Menpan RB (Abdullah Azwar Anas), karena dia akan banyak berkaitan dengan aparatur sipil negara (ASN) yang tentunya harus diisi farmasi-formasi di sana banyak sekali," tambah mantan Kapolri itu.

Sebelumnya, Mendagri Tito Karnavian resmi melantik Muhammad Musa’ad sebagai Pj Gubernur Papua Barat pada Jumat.

Pelantikan tersebut digelar di Sasana Bakti Praja Kantor Kemendagri Jakarta.

Pelantikan itu berdasarkan Keputusan Presiden RI Nomor 122/P Tahun 2022 Tentang Pengangkatan Penjabat Gubernur Papua Barat yang telah diteken oleh Presiden Joko Widodo.

(Tom)

KPK Terima 335 Aduan Dugaan Korupsi di Jawa Barat

           ket.Foto Ilustrasi.Edi Wahyono

Bandung-gardakeadilannews.com

KPK melaporkan telah menerima 335 pengaduan dugaan kasus korupsi yang terjadi di Jawa Barat. Pengaduan itu dilaporkan dalam rentan waktu Januari hingga Oktober 2022.

Wakil Ketua KPK Johanis Tanak menyebut, ratusan pengaduan dugaan kasus korupsi itu mayoritas berasal dari pengadaan barang dan jasa pemerintah. KPK saat ini sedang fokus memberikan pendampingan kepada pemerintah daerah, terutama di Jawa Barat, agar potensi korupsi tersebut tidak terjadi.

"Data pengaduan di Jawa Barat itu kita terima 335 laporan. Itu dalam kurun waktu Januari sampai Oktober 2022," kata Johanis saat sharing season Hari Anti Korupsi Sedunia bersama awak media di Ruang Rapat Sangga Buana Gedung Sate, Senin (5/12/2022).

Johanis juga menyebut pencegahan korupsi di Jawa Barat masih rendah. Buktinya, salah satu indikator risiko korupsi yang diukur KPK melalui survei penilaian integritas (SPI) kepala daerah 2021, menyatakan Jabar masih di bawah skor nasional.

"Skor (survei integritas kepala daerah) Jabar masih rendah, 69,89 persen. Itu di bawah skor nasional 72,4 persen," ungkapnya.

Menurutnya, hanya ada 7 daerah dalam penilaian survei di Jabar yang berstatus waspada. Yaitu Kota Depok, Kota Bogor, Bekasi, Sumedang, Kuningan dan Kota Cimahi. Sedangkan sisanya, masih rentan terjadi risiko korupsi.

"SPI terendah 2021 itu Kabupaten Tasikmalaya, masuk kategori sangat rentan. Maka mulai sekarang, kami ajak pemerintah yang punya penilaian rentan terhadap risiko korupsi, supaya bisa meningkat menutup kerawanan korupsi," ungkapnya.

Berdasarkan catatan KPK, sudah ada 132 orang yang terjerat kasus tindak pidana korupsi di Jawa Barat. Dengan data yang dikumpulkan dari tahun 2008 hingga 2022, KPK menyatakan sudah ada 21 kepala daerah di Jabar yang ditangkap dan dipidana atas kasus rasuah tersebut.

"Dan penyediaan barang dan jasa itu sangat rawan, perlu diawasi secara bersama-sama. Karena ini terkait dengan APBD yang dialokasi untuk pembangunan. Ketika pengadaan barang dan jasa tidak dilaksanakan dengan baik dan benar serta penuh tanggungjawab, tentu ini ke depan akan jadi masalah,pungkasnya.

(Red,*)

Penyelenggaran UKW Terbanyak di Indonesia, PWI Jabar Cetak Rekor Baru.

Bandung –gardakeadilannews.com Pengurus Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Jawa Barat, mencetak rekor baru pada penyelenggaraan Uji Kompetensi Wartawan (UKW) angkatan 49, 50, 51 tahun 2022 dengan merekrut peserta UKW sebanyak 100 orang dalam satu hari penyelenggaraan.

Jumlah ini terbanyak jika menilik penyelenggaraan UKW yang digelar pengurus PWI Provinsi di seluruh Indonesia. Namun dari kuantitas itu yang dinyatakan lulus sebagai wartawan berkompeten sebanyak 87 orang dan belum kompeten 8 orang. Rinciannya terdiri dari peserta UKW jenjang Muda 78 orang, Madya 10 orang dan Utama 7 orang. Mereka langsung dites oleh 18 orang penguji, yang merupakan wartawan senior dan telah memiliki legalitas formal dan jam terbang tinggi di dunia wartawan.

“Dari total 100 orang peserta UKW Muda, Madya dan Utama yang menyandang predikat wartawan kompeten berjumlah 87 orang, dan 8 orang dinyatakan belum lulus,” ujar salah seorang penguji UKW yang juga pengurus PWI Pusat, H Wawan dalam sambutannya, pada penutupan acara UKW di Grand Asrilia Hotel Convention dan Restaurant, Jl. Pelajar Pejuang 45, No 123 Bandung, Rabu 16/11/2022 sore.

Menurut dia, bagi peserta yang belum berhasil mengikuti uji kompetensi, dapat mengikuti pada momentum selanjutnya. Jadikan pelajaran UKW kali ini, untuk memperbaiki materi ujian pada seleksi berikutnya. “Jangan berkecil hati bagi yang belum lulus, masih ada kesempatan lain. Dan bagi yang dinyatakan kompeten, jangan merasa besar hati pula. Jaga dan pedomani UU Pers dan Kode Etik Jurnalistik dalam melaksanakan kerja kerja jurnlistiknya sampai kapanpun,”katanya melalui siaran pers yang diterima wartawan.

Sekretaris Umum PWI Jawa Barat, Tantan Sulton Bukhori menuturkan, pihaknya mengucapkan terimakasih kepada semua pihak baik, baik jajaran penguji, peserta maupun panitia yang telah mensukseskan pelaksanaan UKW saat ini. Dirinya pun mengucapkan permohonan maaf jika Ketua PWI Jawa Barat, H Hilman Hidayat, tidak bisa hadir pada penutupan UKW perdana yang diinisiasi PWI Jabar dan Pemprov setempat.

“Insha Allah setelah di Bandung, program Roadshow 1000 UKW gratis ini, akan bergeser ke Kota Bogor. Menjangkau wilayah Bogor Raya, Cianjur, Sukabumi, dan daerah sekitarnya. Pelaksananya awal Desember 2022 mendatang,” kata Tantan.

Mengenai pelaksanaan UKW sendiri, sambung dia, memiliki segudang manfaat, baik bagi individu wartawan, perusahaan atau organisasi pers itu sendiri. Karena secara tidak langsung, UKW ini dapat meningkatkan harkat dan martabat jurnalis dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai pers.

“UKW ini sebagai forum utama untuk meningkatkan eksistensi wartawan yang kompeten. Ujian ini jelas, dapat meningkatkan nilai, marwah, kualitas dan pembeda bagi wartawan abal-abal yang selama ini menodai citra dan profesi wartawan yang mulia ini,” tegasnya.

Tantan pun mengajak para peserta UKW saat ini, untuk ikut bergabung dalam organisasi PWI yang merupakan organisasi pers tertua, diakui Dewan Pers dan kepengurusannya itu tersebar di seluruh penjuru tanah air.

“Dengan bergabung di PWI, banyak sekali manfaat yang akan diperoleh teman teman wartawan. Saya harapkan kesempatan dan momentum ini tidak disia-siakan,” ujarnya.

Pada acara penutupan sendiri selain diisi dengan kegiatan sosialisasi dari Bank Indonesia, juga ada penuturan pesan dan kesan dari perwakilan peserta UKW di masing masing tingkatan. Baik Muda, Madya dan Utama. Hal itu seperti diungkapkan perwakilan dari peserta UKW Madya, Gingin.

Menurut redaktur salah satu media cetak ini, UKW ini mengingatkan kembali aktivitas rutin wartawan saat dirinya dulu memburu berita di lapangan. Namun bagi peserta Madya, itu materinya mengingatkan kembali tentang pengetahuan beragam regulasi, baik UU Pers, Kode Etik Jurnalistik dan Pedoman Pemberitaan Ramah Anak (PPRA).

“Kesan dan pesannya banyak sekali. Selain membuat otak saya terkuras, karena harus menuntaskan materi uji dalam waktu cepat. Ini jelas pengalaman yang luar biasa,”ujarnya.(Red,*)

Jokowi Paparkan Deretan Hasil Konkret KTT G20 Bali

Nusa Dua-gardakeadilannews.com

Presiden Joko Widodo (Jokowi) memaparkan hasil konkret dari KTT G20 Indonesia 2022. Salah satunya, terkumpulnya dana untuk penanganan pandemi sebesar USD 1,5 miliar.

"Beberapa hasil yang konkret telah dihasilkan, terbentuknya pandemic fund yang sampai hari ini terkumpul 1,5 bilion USD. Kemudian pembentukan dan operasionalisasi, resilience and sustainability trust di bawah IMF sejumlah USD 81,6 miliar untuk membantu negara-negara yang menghadapi krisis," kata Jokowi dalam jumpa pers di Nusa Dua, Bali, Rabu (16/11/2022).

Selain itu, Indonesia memperolah dana untuk transisi energi. Dana itu diterima Indonesia sebanyak USD 20 miliar.

"Kemudian juga energy transition mechanism khususnya untuk Indonesia memperoleh komitmen dari just energy transition sebesar USD 20 miliar," tutur dia.

Jokowi juga memaparkan komitmen bersama terkait lingkungan. Dia menyebut para pimpinan negara G20 sepakat untuk melindungi 30% daratan dan lautan pada 2030.

"Komitmen bersama setidaknya 30% dari daratan dunia dan 30% lautan dunia dilindungi di tahun 2030, ini sangat bagus. Dan melanjutkan komitmen mengurangi degradasi tanah sampai 50% tahun 2040 secara sukarela," tutur dia.

"Saya kira hasil yang konkret itu, meskipun banyak sekali hasil-hasil yang lainnya," sebutnya.

Selain itu, Jokowi juga menekankan bahwa G20 adalah forum ekonomi. Dia meminta agar G20 tidak ditarik ke ranah politik.

"G20 itu adalah forum ekonomi, forum finansial, forum pembangunan bukan forum politik. Jadi, jangan ditarik-tarik ke politik," jelasnya.

(Red,*)

Sumber,Detikcom