Pj. Walikota Bekasi Lantik Pejabat Fungsional Ahli Utama dan Pengambilan Sumpah PNS Baru

Bekasi || gardakeadilannews.com Bertempat di Gedung Balai Patriot, Pj. Walikota Bekasi Gani Muhamad melantik dan mengambil sumpah/ janji Pejabat Fungsional Ahli Utama  

Mohamad Hardi, AK., M. Prof. Acc., sebagai Auditor Ahli Utama (Pembina Utama Madya IV/d), yang bertugas di Inspektorat Daerah Kota Bekasi.

Pj. Walikota Bekasi R Gani juga melantik dan mengambil sumpah/ janji Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Lingkungan Pemkot Bekasi dengan penempatan baru terhadap 12 orang lulusan Politenik Keuangan Negara (STAN) dan Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN).

“Tentunya momen hari ini menjadi kebahagiaan dan kebanggaan tersendiri bagi saudara/i PNS yang baru saja dilantik dan diambil sumpahnya karena untuk sampai di titik ini bukanlah hal yang mudah. Maka dari itu syukuri apa yang sudah dicapai dan wujudkan rasa syukur itu dalam bentuk semangat yang tinggi dan kinerja yang berkualitas,” ucap Gani dalam amanahnya.

Selain itu, R.Gani Muhamad menekankan bahwa peran PNS sebagai pelayan masyarakat, adalah sebuah tugas mulia dan penting untuk menjadi sosok yang positif serta mampu menjadi teladan.

“Kedepankan etika moral, kejujuran, keikhlasan, dan rasa tanggung jawab dalam bekerja. Ciptakan citra diri yang positif dan dapat menjadi teladan bagi lingkungan kerja serta masyarakat, karena yang dibutuhkan bukan hanya PNS yang cerdas, tetapi juga yang berakhlakul karimah,” tegasnya.

“Dalam menjalankan tugas, bisa mengimplementasikan perubahan mind-set dan culture-set bahwa ASN adalah pelayan masyarakat yang bisa mengembangkan budaya kinerja yang lebih baik dengan menerapkan Core Values ASN “BerAkhlak”, yakni Berorientasi Pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, dan Kolaboratif,” tutupnya.

(Red,*)

Humas 

Tagged: Pemkot

Komisi IV DPRD Provinsi Jawa Barat Sidak Pembangunan Terminal Cikarang

Foto: Komisi IV saat di Terminal Cikarang 

Kab.Bekasi || gardakeadilannews.com

Program penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan pada kegiatan pengelolaan terminal penumpang Tipe B sub kegiatan pembangunan gedung terminal Cikarang tahap pertama dengan nilai konstruksi sebesar kurang lebih Rp. 18 miliar dinyatakan rampung.

“Menurut keterangan pak UPTD tadi, Pagu Ta 2023 sudah terselesaikan 100%. Tapi anggaran berapa persen pelaksanaan berapa persen belum dijelaskan. Jadi kita cek fisik saja. Biar nanti Dishub yang melaporkan secara bukti otentiknya berapa persen tahap pencapaiannya,” ujar H Achdar Sudrajat dari Komisi IV DPRD Provinsi Jawa Barat dalam keterangannya, Kamis (1/2/2023) siang.

“Dari pantauan kami langsung tadi, paling saya lihat itu, paling tinggi itu 80%. Maksimal,” tukasnya.

H Achdar mengatakan kedatangan bersama Komisi IV DPRD Provinsi Jawa Barat yang membidangi terminal (Dishub) ke Terminal Cikarang hanya untuk mengecek saja apakah pagu anggaran yang 2023 sebesar Rp. 18 miliar itu sudah terealisasi.

“Kemudian yang kedua kami akan menuju pada tahapan perencanaan 2024 yang pagu anggarannya sebesar Rp. 23 miliar yang masih dalam proses tender,” jelasnya.

“Tapi untuk tahapan 2024, masuk anggaran, saya save kembali. Kan proses 2024 proses tender kembali. Syukur sih kalau dapat pengusaha itu juga yang tindak lanjut sehingga tidak tumpang tindih,” tutur H Achdar.

Namun demikian, lanjut H Achdar, pihaknya menekankan untuk terus membenahi apa yang belum terselesaikan.

“Yang penting, yang belum terselesaikan ya selesaikan, dilanjutkan dan selesaikan. Itu kewenangan UPTD. Kan dewan hanya politiknya pak,” pungkas H. M. Achdar Sudrajat, S.Sos., Komisi IV DPRD Provinsi Jawa Barat dari Dapil 9 Kabupaten Bekasi Partai Demokrat itu sambil senyum.

Sementara Suryadireja selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) menyampaikan pihak dewan dalam hal kunjungannya ingin melihat progres dari pembangunan fisik yang dilakukan di Terminal Cikarang. Dewan juga  akan mensupport kelanjutan pembangunan pada tahap kedua di 2024.

“Jadi pembangunan tahap I itu di mulai September, yang berakhir Desember 2023. Kalau persentase dari total perencanaan saya belum bisa menjawab ya, karena itu ada tim perencanaannya,” ucapnya.

“Karena setiap ada pembangunan, ada review dulu dari total perencanaan. Jadi konsepnya sekarang, harusnya kan money follow program tapi ternyata program follow money. Akhirnya di review. Sedangkan Tahap II sedang diproses untuk tender,” jelasnya.

Tahap I itu, lanjut Surya, memang belum ada finishing. Masa kontrak sudah selesai dan seperti inilah hasilnya dengan nilai sekian itu, dan ada masa pemeliharaan selama enam bulan untuk memperbaiki hal-hal yang kurang sempurna sesuai perencanaan. 

“Karena memang anggaran yang ada hanya cukup untuk itu, untuk mendirikan secara kasar dulu. Kemarin mau mengejar finishing gedung pertama tapi waktunya tidak cukup sehingga kita alihkan ke pemeliharaan emplasement sebelah utara yang tadinya tidak diakomodir dalam anggaran. Jadi anggaran untuk finishing dialihkan ke situ, karena finishing membutuhkan waktu lama,” terangnya.

“Dalam kontrak pertama kita anggap selesai, karena ini sistem tender. Kalau secara total memang bangunan ini memang belum selesai karena tidak mengadopsi sistem multiyears,” imbuhnya.

“Tahap satu sesuai hasil review tim DED dan sesuai anggaran yang ada sudah dinyatakan seratus persen. Tapi dengan keadaan kondisi fisik saat ini, kalau secara total mungkin tidak seratus persen, mungkin tiga puluh persen,” pungkas Surya.

(Red,*)

PENGUKUHAN PENGURUS JABAR BERGERAK. HADIR ATHALIA RIDWAN KAMIL

Kota Bekasi - Gardakeadilannews.com - Pendiri Jabar Bergerak Atalia Praratya Ridwan Kamil menghadiri acara Pengukuhan Pengurus Jabar Bergerak Kota Bekasi masa bakti 2022-2024 yang bertempat di Aula Nonon Sonthanie.

Kegiatan tersebut dihadiri oleh Pelaksana tugas(Plt) Wali Kota Bekasi Tri Adhianto, Ketua DPRD Kota Bekasi Saifuddaulah, Sekretaris Daerah Kota Bekasi Reny Hendrawati, Ketua Jabar Bergerak Kota Bekasi Wiwiek Hargono Tri Adhianto serta seluruh jajaran pengurus dan Relawan Jabar Bergerak Kota Bekasi.

Plt Wali Kota Bekasi Tri Adhianto menyampaikan ucapan selamat kepada jajaran pengurus Jabar Bergerak (Jaber) Kota Bekasi yang telah resmi dikukuhkan. 

“Selamat kepada seluruh pengurus Jabar bergerak yang secara resmi telah dikukuhkan,” ucap Tri Adhianto

Tri Adhianto menambahkan bahwa pengukuhan ini agar dijadikan momentum dalam rangka mensinergiskan tujuan, gerak serta langkah, untuk terus berupaya menjadi organisasi yang dapat dibanggakan dan menjadi organisasi yang selalu terdepan dalam kiprahnya membangun Kota Bekasi.

Menurut Tri Adhianto kehadiran Jabar Bergerak di Kota Bekasi sangat membantu Pemerintah Kota Bekasi dalam penanganan masalah sosial di masyarakat, diantaranya penanganan bencana. 

“Mitra yang hadirnya selama ini membantu kerja pemerintah, saat Covid lalu Jaber Kota Bekasi memberikan sumbangsihnya dalam membantu pemerintah, sehingga masyarakat merasakan kehadirannya memberi manfaat nyata,” kata Tri Adhianto


Sementara itu, Pendiri Jabar Bergerak Ibu Cinta panggilan Atalia Praratya Ridwan Kamil, menjelaskan bahwa Jabar Bergerak merupakan rumah besar bagi warga Jawa Barat yang ingin menghadirkan Jabar Juara Lahir Batin. 

Lanjut Ibu Cinta Jabar Bergerak merupakan organisasi non pemerintahan, non politik, dan Jabar Bergerak adalah organisasi yang terbuka. Ia menambahkan, Jabar Bergerak yang memiliki slogan ‘Kolaborasi’ adalah mitra pemerintah dalam berbagai bidang, diantaranya bidang keagamaan, pendidikan, sosial, bidang kesehatan dan lingkungan. 

“Jabar bergerak menjadi motor penggerak bagi masyarakat untuk bergerak bersama-sama membantu masyarakat lain,” ujarnya.


Pendiri Jabar Bergerak berharap, dari kolaborasi yang sudah terjalin, ke depan dapat lebih bersinergi dan harmonis, sehingga kehadiran Jabar Bergerak di Kota Bekasi semakin bersinergi dengan Pemerintah Kota Bekasi

“Selamat kepada seluruh pengurus Jabar Bergerak Kota Bekasi  yang telah dikukuhkan. Kepada seluruh jajaran pengurus, bersama bergerak nyata untuk masyarakat Kota Bekasi,” kata Atalia

Sementara ditempat yang sama Ketua Jabar Bergerak Kota Bekasi Wiwiek Hargono Tri Adhianto mengatakan hadirnya Jaber Kota Bekasi memegang teguh niat tulus ikhlas untuk membantu masyarakat yang membutuhkan tanpa ada kepentingan apapun, serta memberikan nilai manfaat nyata.

(Red/T)

Perkembangan Data Kasus HIV Di Kota Bekasi

Kota Bekasi - Gardakeadilannews.com -

Pemerintah Kota Bekasi melalui Dinas Kesehatan Kota Bekasi mengeluarkan perkembangan data kasus mengenai HIV periode bulan Januari - Agustus 2022, dilaporkan dari data bahwa telah ditemukan sebanyak 514 kasus 554 kasus. Dengan rincian Januari (65 kasus), Februari (69 kasus), Maret (67 kasus), April (62 kasus), Mei (45 kasus), Juni (71 kasus), Juli (55 kasus), dan Agustus (120 kasus).

Data 554 kasus selama tahun 2022 ini ditemukan dengan hasil tes dari berdomisili E-KTP Kota Bekasi maupun di luar Kota Bekasi, dengan kriteria jumlah pria sebanyak 431 jiwa dan wanita sebanyak 123 jiwa. Menurut umur sesuai data telah dilaporkan sebagai berikut :

• usia dibawah 4 tahun (4 jiwa)

• usia 15-19 tahun (14 jiwa)

• usla 20-24 tahun (113 jiwa)

• usia 25-49 tahun (375 jiwa), dan

• usia diatas 50 tahun (44 jiwa)

Kota Bekasi dalam proses update aplikasi SIHA (Sistem Informasi HIV AIDS) 1.7 menjadi aplikasi SIHA 2.0 (berbasis NIK), kedepannya akan dipilah sesuai NIK dan masih ada permasalahan dengan ODHIV yang tidak mempunyai NIK dan ODHIV yang domisili di Kota Bekasi tetapi NIK nya di luar Kota Bekasi sehingga perlu waktu untuk memilahnya.

Kebijakan-kebijakan dalam penanggulangan HIV di Kota Bekasi mengacu pada antara lain ;

1) Peraturan Daerah Kota Bekasi No.03 Tahun 2009 Tentang Pencegahan dan Penanggulangan HIV dan IMS di Kota Bekasi

2) Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 72 Tahun 2017 tentang Komisi Penanggulangan AIDS Kota Bekasi. 

Dinas kesehatan Kota Bekasi dalam menanggulangi permasalahan ini, telah menyiapkan langkah-langkah yang dilakukan Pemerintah Kota Bekasi dalam Penanggulangan HIV Di Kota Bekasi Tahun 2022 adalah antara lain:

1. Grup Puskesmas Dan Rumah Sakit Untuk Mempercepat Koordinasi Dan Pelaporan Kasus,

2. Workshop HIV bagi petugas di Rumah Sakit se-Kota Bekasi,

3. Lokakarya Triple Eliminasi bagi Ibu Hamil dengan IBI Kota Bekasi,

4. Skrining HIV untuk kelompok beresiko yang ada di dalam sasaran Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Kesehatan Program HIV,

5. Skrining dan Edukasi tentang HIV di setiap hari minggu pada saat Car Free Day Kota Bekasi,

6. Berkolaborasi dengan LSM/ Penggiat HIV Kota Bekasi di kegiatan Edukasi tentang HIV yang dilaksanakan pada saat CFD.

Selain melakukan langkah-langkah tersebut melalui Dinas Kesehatan Provinsi Jawa barat mengalokasikan kondom sebanyak 16.560 buah,  Sasaran alokasi kondom tersebut diperuntukkan bagi layanan PDP (Perawatan Dukungan Pengobatan) HIV, seperti RSUD Cashbullah Abdul Madjid, RS Elisabeth, RS Ananda Bekasi, Puskesmas Perumnas II, Puskesmas Mustika Jaya, Puskesmas Karang Kitri, Puskesmas Pengasinan, Puskesmas Kali Abang Tengah, Puskesmas Jati Sampurna yang akan didistribusikan kepada Pasangan diskordan HIV.

Adapun tujuan pemberian kondom kepala pasangan Diskordan HIV tersebut Sebagai Pencegahan penularan HIV pada pasangan dikordan untuk memutuskan rantai

Penularan HIV, Pasangan diskordan yaitu pasangan di mana salah satunya merupakan Orang dengan HIV (ODHIV) dan pasangannya non terinfeksi HIV. Ketika semua kondisi Baik, maka pada saat masa subur ODHIV dapat berhubungan seks tanpa menggunakan Kondom, Pemakaiannya mampu mengurangi risiko penularan virus HIV hingga 95 %.

Penularan virus HIV bisa tetap terjadi, walaupun telah menggunakan kondom disebabkan karena: a. Kesalahan ketika menggunakan Kondom, b.Kebocoran pada kondom sering terjadi karena penggunaan kondom kedaluwarsa atau penyimpanannya yang kurang tepat, seperti ketika terkena cahaya matahari langsung atau kondom yang disimpan di dalam dompet.

Sumber : PPID Pembantu Dinas Kesehatan Kota Bekasi

(Red)

PJ Bupati Dani Ramdan Lantik Dua Pejabat yakni Disdukcapil & Kepala BPKD

Kab.Bekasi - Gardakeadilannews.com - 

Pejabat Bupati Bekasi, Dani Ramdan melakukan rotasi dan mutasi dua pejabat pimpinan tinggi pratama (PTP) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bekasi, yaitu Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) yang diisi Carwinda dan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) yang diisi oleh Hudaya serta melantik 351 Pejabat fungsional dari rumpun pendidikan, kesehatan dan pertanian di Ruang Command Center Gedung Diskominfosantik, Komplek Pemda Kabupaten Bekasi, Kecamatan Cikarang Pusat pada Kamis (15/09/2022).

Dani Ramdan mengatakan rotasi dan mutasi yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Bekasi berdasarkan kebutuhan kepemimpinan satuan kerja perangkat dinas (SKPD) di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Bekasi.

“Pelantikan pejabat pimpinan tinggi pratama yang dalam hal ini Kepala Disdukcapil dan Kepala BPKD merupakan tahapan kita untuk pengisian jabatan-jabatan struktural mulai dari eselon 2, 3 dan 4 hingga jabatan fungsional. Baik karena penyesuaian dan pengangkatan yang sesuai dengan kebutuhan, sekaligus penyegaran sesuai dengan keahlian dan latar belakangnya,” ucapnya usai melakukan pelantikan.

Dia berpesan kepada para pejabat yang dilantik untuk segera menyesuaikan kebijakannya, khususnya bagi Kepala Disdukcapil untuk terus melakukan terobosan dan inovasi pelayanan yang berkenaan dengan kependudukan dan pencatatan sipil.

“Disdukcapil diharapkan melakukan inovasi pelayanan diantaranya dengan meningkatkan kontrol terhadap layanan-layanan administrasi kependudukan yang ada di kecamatan karena itu langsung bersentuhan dengan masyarakat, kemudian aspek punglinya juga harus benar-benar dihilangkan, hingga digitalisasi pelayanan kependudukan,” kata Dani.

Untuk jabatan fungsional dia juga berpesan, agar mereka yang dilantik dapat menerapkan keahlian dan fungsinya untuk dapat membantu mengembangkan dan memaksimalkan dinas maupun instansi terkait.

Sementara itu Kadisdukcapil yang baru, Carwinda mengaku siap untuk menjalankan amanat Pj Bupati Bekasi untuk terus berupaya meningkatkan apa yang selama ini sudah dicapai Disdukcapil serta berupaya untuk mendigitalisasikan pelayanan Disdukcapil kedepannya.

“Digitalisasi merupakan suatu keniscayaan yakni tidak bisa memiliki ataupun menggunakan, teknologi untuk memudahkan pelayanan masyarakat. Mungkin kedepan bagaimana pelayanan kependudukan masyarakat dapat mengakses pelayanan di rumah untuk beberapa dokumen kependudukan seperti Akta Kelahiran, Kartu Keluarga, dan lainya. Jadi jika diperlukan masyarakat datang ke kantor pelayanan kecamatan hanya untuk foto dan tanda tangan (KTP) mudah-mudahan bisa tercapai,” ujarnya.

Dalam kegiatan tersebut, turut hadir mendampingi Sekretaris daerah Kabupaten Bekasi, Dedi Supriyadi dan kepala dinas terkait serta perwakilan pejabat fungsional yang dilantik sebagai simbolis, sedangkan sisanya ikut dilantik melalui video conference atau zoom meeting.

(Red)

Pemerintah Kota Bekasi Terima Aspirasi Tuntutan Buruh Tolak Kenaikan BBM

Bekasi - Gardakeadilannews.com -

Pemerintah Kota Bekasi menerima aspirasi Aliansi serikat pekerja /serikat Buruh Bekasi Melawan (BBM) dalam demonstrasi kenaikan BBM dan tuntutan lainnya yang digelar di Kantor Walikota Bekasi, Rabu, 14 September 2022.

Perwakilan buruh diterima langsung Sekretaris Daerah Kota Bekasi, Reny Hendrawati di ruang media center Humas Kota Bekasi.  Sekda didampingi Kadisnaker Kota Bekasi, Ika Indah Yarti, Kabag Hukum Dyah Kusumo W dan Plt Kabag Humas Diah Setiyawati. Sementara serikat buruh diantaranya dari perwakilan FSPMI, FSBDSI,  GaLTek, Aspek Indonesia, GSPB, FPBI dan GSBI Bersama aliansi BBM

Sekda Kota Bekasi Reny Hendrawati menjelaskan Pemerintah Kota Bekasi akan tetap menampung aspirasi sebagai bentuk kepedulian negara dan akan disampaikan kepada pemerintah pusat. Ia memahami aspirasi dari kaum buruh terkait kenaikan BBM dan pemerintah Kota Bekasi  menindaklanjuti dengan membuat surat ke Pemerintah Pusat dalam hal ini kemenaker RI

Dalam menyikapi kondisi ekonomi saat ini untuk warga masyarakat, dari Pemerintah Kota Bekasi akan membuat kebijakan dalam menyalurkan bantuan-bantuan sosial seperti Bantuan Langsung Tunai (BLT), melalui Program Keluarga Harapan (PKH), dan bantuan bantuan lainnya yang akan menuju tepat sasaran untuk warga Kota Bekasi.

Terakhir semoga dalam aksi ini, aspirasi yang telah membentuk kesolidan yang telah diapresiasikan pada hari ini, kita semua berharap jalan yang terbaik dan telah menemukan solusi terbaik. Dan diharapkan SP/SB yang hadir pada saat ini selalu sehat dan dalam kondisi terbaik dan tetap menjaga kondusifitas. 

Sekda Kota Bekasi Reny Hendrawati menerima perwakilan buruh mewakili Plt Wali Kota Bekasi Dr. Tri Adhianto yang sedang melakukan kunjungan kerja ke Pemerintah Daerah Kota Yogyakarta dalam kaitan penataan PKL, peningkatan sektor UMKM dan kesehatan masyarakat.  

Sementara itu, Kepala Dinas Tenaga Kerja Kota Bekasi Ika Indah Yarti mengatakan pihaknya akan berkoordinasi dengan Disnaker Jawa Barat dan Kemenaker RI atas tuntuan buruh pada hari ini. Yakni  penolakan terhadap kebijakan kenaikan harga BBM, UMK naik 20 persen dan tolak UU Cipta Kerja. 

(Tangi) 

PEMDA KOTA BEKASI TUKAR PENGETAHUAN DENGAN PEMDA KOTA YOGYAKARTA

Yogjakarta - Gardakeadilannws.com - Pelaksana Tugas (Plt) Wali Kota Bekasi Tri Adhianto dengan didampingi Asda I , Asda II, Staf Ahli Pemerintahan, Kepala Dinas Dukcapil, Kepala Dinas Bapelitbangda, kunjungi Pemerintah Daerah Kota Yogyakarta dalam rangka tukar pengetahuan.

Rombongan Plt Wali Kota Bekasi Tri Adhianto disambut hangat oleh Asda I Beserta jajaran Pemerintah Yogyakarta. Ada tiga pokok pembahasan yang didiskusikan kedua Pemerintahan tersebut, diantaranya Metode cerdas menata Pedagang Kaki Lima, Metode peningkatan mutu UMKM, dan peningkatan mutu kualitas Kesehatan.

Hal ini dilakukan guna mendorong leading sektor perekonomian kerakyatan, mutu pelayanan kesehatan dan tata ruang perkotaan sebagai leading sektor penopang suatu daerah namun tetap memperhatikan estetika perkotaan.

Pemaparan awal dimulai dari menyampaikan selayang pandang kedua Kota tersebut, dari segi jumlah pembangunan insfrastruktur Tri menyampaikan Kota Bekasi telah memiliki 48 Puskesmas yang telah aktif, empat puskesmas tahap pembangunan, 56 Kelurahan, 12 Kecamatan.

"Saat ini kami memiliki 48 Puskesmas Aktif dan 4 sedang tahap pembangunan, RSUD type D dari 56 Kelurahan dan 12 Kecamatan, Untuk penambahan mungkin belum memadai, tapi kita bisa untuk upgrading sarana dan kualitas pelayanannya," ujar Tri Adhianto.

Pemaparan dilanjutkan dengan pemaparan Asda I Yogyakarta, dalam pemaparannya Kota Yogyakarta sendiri baru saja berhasil menertibkan PKL yang ada disepanjang ruas jalan Malioboro dan Alun-alun Yogyakarta.

"Salah satu keberhasilan kita menertibkan PKL yaitu bukan menggusur PKL, tapi merelokasikan PKL yang tadinya memakan bahu jalan dan trotoar kini direlokasikan ke teras Malioboro 1 dan dua," Papar Asda I Yogyakarta.

Menanggapi pemaparan tersebut, Tri Adhianto selaku Plt. Wali Kota Bekasi Apresiasi sistem penataan tata ruang yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Yogyakarta, selain menjaga fungsi jalan dengan baik tapi tidak menghilangkan mata pencaharian UMKM yang ada.

"Tentunya pembelajaran yang baik akan kami terapkan di Kota Bekasi. Tidak menghilangkan PKL namun ini akan ditata dengan bijaksana memperhatikan estetika perkotaan. Mendorong ekonomi masyarakat dapat lebih diminati, ini akan menarik pengunjung, potensi yang baik ini harus dikelola, diperhatikan tata kelolanya, agar Kota semakin indah," kata Plt Wali Kota Tri Adhianto

(Red)